• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Guru Besar UI Tekankan Pentingnya Kehadiran Negara di ZEE Natuna

13 January
21:38 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Hubungan Indonesia - Cina tengah memanas akibat sengketa di perairan Natuna. Beragam pendapat diberikan mulai dari tidak adanya solusi untuk penyelesaian ketegangan, hingga permintaan agar pemerintah Indonesia konsisten untuk tidak mengakui adanya 9 garis putus (nine dash line) dari Cina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna. Ia mengatakan bahwa kehadiran negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna sangatlah penting.

"Saya mengusulkan agar karena ini yang diperebutkan adalah Sumber Daya Alam kehadiran dari para nelayan kita, jangan kita kemudian kalah lalu Cina mengatakan bahwa ini di peta 9 garis putus tapi mereka hadir di sana. Sementara, kalau kita bilang ini ZEE  kita tapi kita tidak hadir, ya, gimana," kata Hikmahanto dalam Diskusi Publik - Kedaulatan RI atas Natuna di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Hikmahanto mengatakan, ada kemungkinan bahwa kehadiran nelayan-nelayan Cina di Natuna disubsidi oleh pemerintah Cina. Kehadiran itu bisa dinilai bertujuan untuk menguasai perairan Natuna yang masuk dalam 9 garis putus.

"Nelayan-nelayan kita disubsidi nggak? Dikasih insentif tidak? Karena misalnya mereka tidak dikasih subsidi, tidak dikasih insentif, pikiranmereka adalah pikiran bisnis. Kalau saya tidak mendapat untung ya buat apa? Kalau nelayan dari Cina bukan masalah bisnis yang dipikirkan, tetapi masalah menguasai secara efektif," ungkap Hikmahanto.

Untuk itulah Hikmahanto berharap agar pengawasan patroli di sekitar Laut Natuna oleh pemerintah diperkuat untuk menghalau jika terdapat nelayan asing yang melakukan illegal fishing.

"Yang kedua usulan saya adalah patroli kita harus diperkuat, tujuan dari patroli ini seperti juga coast guard Cina,' ujar Hikmahanto.

Hikmahanto menuturkan bahwa patroli yang dilakukan itu bukan dalam rangka kegiatan militer melainkan untuk melindungi nelayan dan menangkap kapal asing yang mencuri ikan.

Ia pun meminta pemerintah Indonesia konsisten untuk tidak mengakui 9 garis putus dengan tidak membuat kerjasama untuk mengelola kawasan Natuna.

"Yang ketiga yang saya usulkan adalah kita pemerintah tetap konsisten untuk tidak mengakui yang namanya 9 garis putus itu. Dengan apa? Dengan jangan buat kerjasama untuk mengelola itu," pungkasnya.

00:00:00 / 00:00:00