• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sosok

Artidjo Alkostar, Calon Dewas KPK yang Ditakuti Koruptor

19 December
14:36 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Artidjo Alkostar (70), ahli hukum, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), sekaligus Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Indonesia untuk menduduki posisi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyikapinya dengan antusiasme tinggi dan meminta semua pihak mempercayai keputusan pemerintah dalam pemilihan nama Artidjo.

"Posisi parlemen (dalam hal ini), apapun yang sudah dipilih pemerintah, menurut saya itu perlu di-support karena menurut saya itu merupakan pilihan terbaik, yang sudah dipikirkan masak-masak, termasuk pilihan pada satu nama, yakni Artijo Alkoster," ujar pria yang karib disapa Bamsoet tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Siapakah sosok Artidjo Alkostar?

Artidjo adalah mantan Hakim Agung MA yang menjadi momok menakutkan para koruptor selama 18 tahun karirnya di Mahkamah Agung (MA). Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini punya kebiasaan bakal menjatuhkan hukuman jauh lebih berat daripada hakim pada tingkat pertama dan banding. Tidak hanya mengirimkan koruptor ke 'neraka', tapi apa yang dilakukan hakim lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dinilai juga membela rasa keadilan publik.

Pria yang pernah lama aktif di LBH Yogyakarta dan mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar Associates ini memulai kuliah di Fakultas Hukum UII pada September 1967. Praktik hukumnya difokuskan pada pembelaan hak asasi manusia dan masyarakat terpinggirkan. Pada awal 2000, Artidjo resmi bergabung dan menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Pidana MA.

Artidjo telah menangangi sejumlah perkara selama menjabat sebagai hakim agung mulai dari korupsi mantan Presiden Soeharto, perkara kasus Bank Bali/BLBI dengan terdakwa Djoko S Tjandra, Jaksa Urip Tri Guna, perkara Anggodo Widjoyo, sampai perkara Gayus Tambunan. Dirinya juga pernah menangani kasus perkara bom Bali serta kasus pembunuhan yang salah satunya terdakwanya adalah mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

BACA JUGA: Taufiequrachman Ruki, Polisi yang Pernah Jadi Ketua KPK

Siapapun tak bisa menghentikan Artidjo Alkostar dalam memutus sebuah perkara. Dia terkenal 'galak' dalam memutus perkara korupsi yang melibatkan banyak orang mulai dari politisi, anggota DPR, hingga pejabat pemerintahan.

Tercatat sejumlah politisi korup pernah merasakan Palu Kayu milik Artidjo. Sebut saja mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq, mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Anggelina Sondakh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, hingga mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Satu lagi yang sempat menjadi kontroversi adalah ketika Artidjo menolak Peninjaunan Kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Sepak terjang Artidjo yang banyak membuat para koruptor menangis dan geram atas vonis hukuman yang sangat berat, ternyata merupakan representasi bagaimana prinsip sang hakim legendaris Indonesia tersebut. Baginya, seorang hakim itu tidak boleh mendapatkan, menerima, atau memberi hadiah dari/kepada siapapun. Apapun bentuk pemberian/penerimaannya, tidak diperkenankan. Bahkan, kata Artidjo, untuk bermimpi mendapatkan hadiah saja tidak diperbolehkan.

"Kalau hakim itu tidak boleh (menerima hadiah). Bermimpi mendapat hadiah pun tidak boleh. Hakim tidak boleh," tegas Artidjo saat sesi wawancara dengan awak media di media center Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018) silam.

Kejadian Unik yang Dialami Artidjo

Setelah menuturkan soal hakim yang tidak boleh menerima bahkan bermimpi mendapatkan/menerima hadiah, Artidjo lantas bercerita bagaimana dirinya penah dijadwalkan menerima hadiah dari almamater kampusnya, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Bahkan, dia juga pernah hendak dianugerahi sebuah penghargaan dari salah satu Kampus di Jakarta. 

"Saya itu pernah mau diberi Award (penghargaan) dari UII, almamater saya. Saya tolak! Ada juga dari Jakarta, tidak perlu saya sebutkan (nama kampusnya), mau memberikan Award juga. Saya tolak juga," kata Artidjo.

BACA JUGA: Albertina Ho, Calon Dewas KPK yang Pernah Jadi Penjaga Warung

Penolakan terhadap Award atau penghargaan dari institusi kampus yang membesarkannya (UII) serta kampus lain yang menghargai karirnya di bidang hukum, bukan tanpa alasan. Artidjo berpendapat, penghargaan apapun itu bentuknya, berpotensi mempengaruhi independensi seorang hakim.

Bahkan tak hanya penghargaan sampai hadiah, untuk diberikan julukan atau penobatan verbal juga ditolaknya. Kenapa begitu? Karena independensi itu memang sangat dijunjung tinggi oleh Artidjo. 

Ini Kasus Terbesar Artidjo Sepanjang Karirnya

Artidjo teringat saat awal menjabat, ia mendapat tugas menangani kasus dugaan korupsi Presiden kedua RI, Soeharto. Meski saat itu masih menjabat hakim anggota, dia merasa hal itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan.

Saat awal menjadi hakim agung pada 2000, dia mendapat tugas sebagai hakim anggota untuk menangani perkara Presiden Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto sakit, lalu Ketua Majelis Hakim kala itu, Syafiuddin Kartasasmita, tewas terbunuh.

Dalam perkara korupsi Presiden Soeharto, Artidjo memberikan kontribusi fenomenal lantaran memutus agar negara membayarkan biaya pengobatan Soeharto yang saat itu sedang sakit sementara hakim ketua perkara Soeharto kala itu, yakni Syafiuddin Kartasasmita ditembak mati orang tak dikenal. Setelah diproses hukum, pelaku penembakan ternyata orang suruhan Tommy Soeharto, anak kandung Presiden Soeharto kala itu.

Selain itu, Artidjo juga membagikan pengalaman berkesan lainnya ketika ia menangani kasus gugatan pembubaran Partai Golkar pada 2001. Kala itu, sejumlah aktivis pro-demokrasi mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung untuk membubarkan Golkar. Mereka menuduh partai yang dulu berkuasa itu telah mengumpulkan dana kampanye secara tidak sah dalam pemilihan umum 1999. Namun, Artidjo dan para hakim mengatakan tidak cukup bukti yang menunjukkan Golkar telah melanggar batasan dan aturan pendanaan kampanye pemilu. 

BACA JUGA: Round Up : Artidjo Dewas KPK dan Komitmen Jokowi Memberantas Korupsi

Meski begitu, Artidjo mengaku tidak mengalami kendala apapun dalam menangani kedua perkara tersebut. Artidjo juga mengungkapkan bahwa di luar kasus Presiden Soeharto, kasus lainnya hanya kasus biasa dan kecil. Termasuk kasus-kasus korupsi yang dia perberat hukumannya dalam kasasi, seperti kasus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo.

Artidjo pensiun pada Selasa, 22 Mei 2018 saat memasuki usia 70 tahun. Selama 18 tahun mengabdi di MA, Artidjo mengaku telah memutus perkara sebanyak 19.708 berkas. Akan tetapi, dirinya tidak lantas tinggi hati atau sombong, karena menurutnya itu hanya sebagian kecil pengabdiannya sejak awal memutuskan menjadi hakim.

"Saya mengabdi memberikan sedikit kontribusi kepada MA ini 18 tahun dan sudah menangani perkara sebanyak 19.708 berkas," kata Artidjo Alkostar di Media Center Mahkamah Agung, Jalan Medan merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018). (Foto: kompas)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00