• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Kejaksaan Desak Inspektorat Pandeglang Selesaikan Temuan BPK

18 December
17:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menekankan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Inspektorat, agar segera menyelesaikan kelebihan pembayaran dari dinas maupun pihak swasta yang terjadi sejak tahun 2005 hingga 2018. Mengingat hal tersebut telah menjadi atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

Desakan untuk mempercepat proses pembayaran itu, karena sampai saat ini Inspektorat baru menarik biaya kelebihan pembayaran dari berbagai pihak sebesar Rp4 miliar. Padahal BPK mencatat nilai temuan yang harus dikembalikan sejak satu dekade lalu mencapai Rp22 miliar. 

Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini menjelaskan, meski sudah menerima pengembalian mencapai Rp4 miliar, akan tetapi dana yang berada di luar masih besar. Maka dari itu, Inspektorat harus pro aktif menjemput bola menarik uang yang berseliweran dipihak ketiga. 

"Inspektorat harus pro aktif, jangan diam saja. Karena semula kan temuannya sampai Rp20 miliaran. Tetapi yang baru terkejar Rp4 miliar. Sisanya mana lagi? Jadi harus dipercepat. Karena temuan BPK wajib dilaksanakan," tegasnya saat ditemui di Kejari Pandeglang, Rabu (18/12/2019).

Nina belum mengetahui kapan sisa kelebihan pembayaran itu bisa selesai. Pasalnya dia mengakui, ada kendala untuk mencari dokumen dan pengusaha yang tercatat sejak tahun 2005. Inspektorat kesulitan mencari data pendukung karena sudah beberapa kali pindah kantor.

"Tapi memang kami akui agak sulit karena dokumen perusahaan susah dicari. Lagipula yang mengerjakan tahun 2005 sudah banyak yang pindah, jadi agak kesulitan memanggilnya. Belum lagi pejabat di inspektorat sudah banyak yang berganti," terangnya.

Akan tetapi, dia optimis hal itu bisa diatasi apabila Inspektorat serius menyelesaikan temuan BPK tersebut.

"Kelebihan pembayaran dari tahun 2005 masih bisa dikejar, tinggal bagaimana kemauan dari Inspektorat. Itu harus dikejar. Inspektorat harus didorong supaya cepat menyelesaikan yang Rp20 miliaran. Kan baru tercapai Rp4 miliar, jadi sisanya masih banyak," tandasnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Pandeglang, Olis Solihin membeberkan, nilai pengembalian yang mencapai Rp4 miliar itu, merupakan temuan dari tahun 2015 sampai 2018. Direntang waktu itu, tercatat nilai pengembalian yang harus diserahkan sebesar Rp7 miliar rupiah. 

"Temuan-temuan yang menjadi temuan BPK RI dari tahun 2015-2018 kalau tidak salah nilainya hampir Rp7 miliar. Alhamdulilah realisasi sudah hampir Rp4 miliar. Sisanya masih ada 3 miliar yang belum tertagih," sebutnya.

Olis menjabarkan, nilai yang terhimpun itu, ada yang berasal dari Dinas PUPR, DPKPP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan. Termasuk dari sejumlah pihak ketiga. 

"Rata-rata penyebab pengembalian itu akibat kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, kemudian berkaitan dengan pajak," sambung Olis.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan hal tersebut secara bertahap. Tahun depan ditargetkan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp3 miliar akan diselesaikan.

"Kebetulan tahun 2020 kami akan melanjutkan PKS (Perjanjian Kerjasama dengan Kejari) tentang temuan-temuan yang merupakan tindak lanjut dari BPK. Sisa Rp3 miliar, kami targetkan selesai tahun 2020," tutup mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00