• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Kerusuhan Thamrin, Komnas HAM Sebut ada Pelanggaran HAM, Mahfud: Tidak

12 December
17:57 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah dan Komnas HAM memiliki dua pandangan berbeda terkait peristiwaThamrin, di Jakarta pada 21-23 Mei 2019 lalu. Pada Oktober 2019 Komisi Nasional (Komnas) HAM menerbitkan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hasil TPF Komnas HAM menyebutkan bahwa telah terjadi penganiayaan tidak manusiawi diduga dilakukan oknum aparat keamanan.

Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pelanggaran yang terjadi pada hak asasi manusia terjadi jika itu berhubungan dengan kejahatan atau kriminal. 

“Pelanggaran HAM itu secara umum dibagi dua. Satu, kejahatan atau kriminal. Orang-orang, oknum menganiaya orang, itu pelanggaran HAM, tapi (juga) bukan pelanggaran HAM. Itu namanya kejahatan, meskipun isinya pelanggaran HAM,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Kedua, lanjut dia, pelanggaran HAM by call. Pelanggaran HAM jenis tersebut menurutnya dalam definisi hukum merupakan pelanggaran yang dilakukan pemerintah berencana, dan dengan tujuan tertentu. Sementara, Tragedi Thamrin 21-23 Mei 2019 terjadi di tengah aksi damai berkaitan dengan penolakan hasil penetapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hampir tujuh bulan dari waktu peristiwa Tragedi Thamrin atau Sarinah terjadi, dan hingga saat ini juga belum ada satupun tersangka ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Koordinator Subkomasi Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara, pada Senin (28/10/2019) menyatakan penembakan dalam tragedi 21-23 Mei 2019 dilakukan orang yang terlatih.

Selain itu, Beka juga mengatakan, membiarkan pembunuhan terjadi tanpa melakukan upaya hukum terhadap pelaku adalah pelanggaran HAM yang serius karena membiarkan perampasan atas hak hidup terjadi.

Sementara, saat ini Mahfud MD yang baru menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, betul betul tidak melihat tragedi 21-23 Mei 2019 adalah pelanggaran HAM. Mahfud malah mengatakan bahwa tragedi itu adalah konflik, dan karena ada penyerangan masyarakat sipil kepada aparat keamanan.

Komnas HAM mencatat, terdapat sembilan orang tewas akibat dalam tragedy 21-23 Mei, dan di antaranya terdapat korban tembak senjata api yang diketahui masih berusia anak-anak. Di sisi lain, konflik Papua juga kembali pecah dimulai dari peristiwa Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Selama September-November, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan sipil, dan juga gerakan separatis di sana.

Belum lagi, unjuk rasa penolakan Undang-Undang KPK Tahun 2019 yang berakhir penembakan terhadap dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada (26/9/2019).

“Ada rakyat ngamuk ke rakyat, itu bukan pelanggaran HAM. Itu, yang sifatnya horizontal itu, kejahatan, kerusuhan,” ucap Mahfud.

Mahfud mengklaim, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode 2014-2019, dan periode baru 2019-sekarang, tidak ada satupun pelanggaran HAM. 

“Kejahatan, banyak. Pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” terang dia.

Meski demikan, dia memastikan semua jenis kasus dugaan pelanggaran HAM harus diungkap ke publik. Tetapi, lagi-lagi dia juga mengklaim semua kasus dugaan pelanggaran HAM di negara ini sudah diungkap. Padahal, Komnas HAM baru saja memberikan 11 kasus pelanggaran HAM berat belum diselesaikan.

“Semua sudah diungkap, semua sudah sidang sedang berjalan, Yang belum, mari kita selesaikan. Tapi, yang dikatakan pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara secara berencana dilakukan represif, yang merampas hak-hak asasi rakyatnya,” kata Mahfud.

“Atau, membiarkan terjadinya pelanggaran HAM yang berkelanjutan. Itu ada gak? Ada. (Pelanggaran HAM) masa lalu kasus di Indonesia, berdasar hasil yang diisi, dan diolah dengan baik oleh Komnas HAM,” lanjut dia.

Mahfud mengatakan penyelesain pelanggaran HAM masa lalu itu jauh dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pengadilan HAM dikatannya juga masih berjalan terus hingga sekarang.

“Pelanggaran HAM dalam arti kriminal itu, memang banyak sering terjadi. Tapi, pelanggaran HAM yang direncanakan oleh negara, seperti daerah operasi militer (DOM). Itulah pelanggaran HAM,” kata Mahfud

Berikut ini terdapat 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi perhatian Kemenko Polhukam, Desember 2019 :

1.Peristiwa 1965-1966

Pembantaian terhadap ornag-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500 ribu hingga 3 juta orang tewas.

2. Penembakan misterius (1982-1986)

Korban peritiwa ini mencapai 2.000 hingga 10 ribu orang, yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia.

3. Pembantaian Talangsari, Lampu (1989)

Pembantaian kelompok Warsidi dituduh sebagai kelompok Islam radikal di Talangsari, Lampung Timur. Peristiwa itu menyebabkan 130 orang tewas, dan 229 orang dianiaya.

4. Tragedi Rumoh Gudong di Aceh (1989-1998)

Sepuluh tahun operasi militer di Aceh, 781 orang tewas, 163 orang hilang, dan 102 perempuan diperkosa.

5. Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998)

Empat mahasiswa Universitas Trisakt tewas tertembak saat aksi menumbangkan Soeharto, pada 12 Mei 1998.

6.Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998)

Penculikan 23 aktivis pro-demokrasi, dan dihilangkan secara paksa. Pelaku diduga Tim Mawar dari Kopasus TNI AD.

7. Tragedi Semanggi I dan II (1998-1999)

29 orang tewas dalam aksi menentang sidang istimewa MPR, November 1999.

8. Tragded Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh (1999)

49 orang tewas.

9. Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua (2001)

Empat orang tewas, dan 39 orang disiksa.

10. Kasus Wamena, Papua (2003)

Sembilan orang tewas, 38 terluka, dan 25 penduduk kampong dipindah secara paksa.

11. Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh (2003)

16 orang tewa ditembak dan dibakar.

(Sumber: Kemenko Polhukam, 12 Desember 2019)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00