• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Pemerintah Siap Ungkap Penyelesaian 11 Kasus HAM Masa Lalu

12 December
17:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan selama dua periode pemrintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Walaupun, berbagai konflik terjadi di Jakarta, Surabaya, hingga Papua selama dua periode pemerintahan Jokowi, sejak 2014-2019 dan 2019-sekarang.

“Ada rakyat ngamuk ke rakyat, itu bukan pelanggaran HAM. Itu, yang sifatnya horizontal itu, kejahatan, kerusuhan,” ucap Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga : Pengamat: Pembatasan Internet di Papua Jangan Sampai Timbulkan Kekecewaan Baru

Mahfud mengklaim, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode 2014-2019, dan periode baru 2019-sekarang, tidak ada satupun pelanggaran HAM terjadi. 

“Kejahatan, banyak. Pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” terang dia.

Meski demikan, dia memastikan semua jenis kasus dugaan pelanggaran HAM harus diungkap ke publik. Tetapi, lagi-lagi dia juga mengklaim semua kasus dugaan pelanggaran HAM di negara sudah diungkap. Padahal, Komnas HAM baru saja memberikan 11 kasus pelanggaran HAM berat belum diselesaikan.

“Semua sudah diungkap, semua sudah sidang sedang berjalan, Yang belum, mari kita selesaikan. Tapi, yang dikatakan pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara secara berencana dilakukan represif, yang merampas hak-hak asasi rakyatnya,” kata Mahfud.

Maka dari itu, mengatakan kesiapan pemerintah dalam menyelesaikan sebelas kasus pelanggaran HAM dalam periode 2019-2024.

“Masih ada sebelas kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM yang perlu diselesaikan. Seperti kasus Wamena tahun 2003, Wasior, itu sedang kami dalami kasusnya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Berikut ini 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi perhatian Kemenko Polhukam, Desember 2019 :

1.Peristiwa 1965-1966

Pembantaian terhadap ornag-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500 ribu hingga 3 juta orang tewas.

2. Penembakan misterius (1982-1986)

Korban peritiwa ini mencapai 2.000 hingga 10 ribu orang, yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia.

3. Pembantaian Talangsari, Lampu (1989)

Pembantaian kelompok Warsidi dituduh sebagai kelompok Islam radikal di Talangsari, Lampung Timur. Peristiwa itu menyebabkan 130 orang tewas, dan 229 orang dianiaya.

4. Tragedi Rumoh Gudong di Aceh (1989-1998)

Sepuluh tahun operasi militer di Aceh, 781 orang tewas, 163 orang hilang, dan 102 perempuan diperkosa.

5. Penembakan Mahasiswa Trisakti (1998)

Empat mahasiswa Universitas Trisakt tewas tertembak saat aksi menumbangkan Soeharto, pada 12 Mei 1998.

6.Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998)

Penculikan 23 aktivis pro-demokrasi, dan dihilangkan secara paksa. Pelaku diduga Tim Mawar dari Kopasus TNI AD.

7. Tragedi Semanggi I dan II (1998-1999)

29 orang tewas dalam aksi menentang sidang istimewa MPR, November 1999.

8. Tragded Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh (1999)

49 orang tewas.

9. Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua (2001)

Empat orang tewas, dan 39 orang disiksa.

10. Kasus Wamena, Papua (2003)

Sembilan orang tewas, 38 terluka, dan 25 penduduk kampong dipindah secara paksa.

11. Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh (2003)

16 orang tewa ditembak dan dibakar.

(Sumber: Kemenko Polhukam, 12 Desember 2019)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00