• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Gubernur Anies Diminta Tertibkan Rangkap Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI

10 December
07:18 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Menyusul terungkapnya rangkap jabatan Dewan Pengawas (Dewas) di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dewas itu.

Status rangkap jabatan Dewas tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), pada Minggu (8/12/2019) lalu.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani menjelaskan, Dewas RSUD tersebut, Achmad Haryadi, diketahui saat ini juga menjabat sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta.

Rani mengaku terkejut ketika tahu bahwa Haryadi yang merupakan anggota TGUPP, ternyata sejak tahun 2016 juga menjadi Ketua Dewas RSUD yang mengawasi tujuh RSUD milik Pemprov DKI Jakarta.

“Karena setahu saya, saat ini ada dua anggota TGUPP yang dimutasi ke BUMD, dan surat pengangkatannya sebagai anggota TGUPP sudah dicabut oleh Gubernur Anies Baswedan. Saat ini, mereka bertugas di Perumda Pasar Jaya dan PT Transjakarta," ujar Rani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, saat rapat dengan Komisi E DPRD DKI pada Minggu (8/12/2109) lalu, Dinkes DKI tidak dapat menjelaskan payung hukum untuk seorang anggota TGUPP yang merangkap jabatan di Dewas RSUD.

"Akhirnya ini menjadi pertanyaan besar buat kami, dan harus dijelaskan, karena untuk tahun 2020, Dewan Pengawas itu mengajukan anggaran yang cukup besar kepada ketujuh RSUD, karena gaji mereka ternyata dari sana," tegas perempuan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi E, Minggu (8/12/2019) lalu, Wakil Kepala Dinkes DKI, Khafifah Any menyatakan meski rangkap jabatan, Haryadi tidak mendapatkan dua pemasukan dari anggaran daerah, karena anggaran Dewas RSUD berbeda dengan gaji untuk TGUPP.

"Kalau Dewas RSUD dananya dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), Pak. Lagian dia memang bukan PNS, termasuk dalam golongan profesional," katanya.

Khafifah mengatakan, keberadaan Dewas diatur dalam Pergub Nomor 266 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang baru diimplementasikan pada 2017.

Ketujuh RSUD yang diawasi Dewas itu diantaranya, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih dan RSUD Duren Sawit.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00