• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Panggil Melchias Mekeng Atas Suap Kontrak Izin Batu Bara

6 December
10:46 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap pengurusan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melayangkan surat pemanggilan ulang terhadap anggota DPR RI Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng untuk diperiksa ke lima (5) kalinya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Melchias Marcus Mekeng akan di jadwalkan untuk menjadi saksi tersangka SMT (Samin Tan). 

"Yang berangkutan (Melchias Marcus Mekeng ) akan di jadwalkan pemanggilan saksi untuk tersangka SMS (Samin Tan) dalam kasus suap pengurusan terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," ungkap Febri Diansyah, Jumat (06/12/2019).

KPK sebelumnya telah memanggil Mekeng untuk diperiksa pada 11 September 2019, 16 September 2019, 19 September 2019, dan 8 Oktober 2019. Namun, politikus Golkar itu selalu mangkir dari panggilan.

Dalam kasus ini Samin Tan diduga telah memberi suap kepada anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih. Samin Tan disebut meminta bantuan kepada Eni dan sejumlah pihak lain untuk mengurus terminasi kontrak pertambangan yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Eni selaku anggota komisi yang mengurusi energi menyanggupi permintaan itu dan berupaya memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Namun dalam nota pembelaannya pada sidang pada Selasa (19/2/2019) Eni mengaku melaksanakan itu atas perintah dari Melchias Mekeng. Di tengah proses, Eni diduga meminta Rp5 miliar kepada Samin Tan. Uang itu digunakan oleh Eni untuk keperluan Pilkada suaminya Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Permintaan itu pun dituruti dan pemberiannya dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

KPK menyangka Samin Tan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00