• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Menkopolhukam: Papua Kondusif, Hanya Tinggal Kelompok Bersenjata Berskala Kecil

2 December
21:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengungkapkan situasi di Provinsi Papua berjalan kondusif, hanya saja memang menurutnya masih ada kelompok kecil kriminal bersenjata yang terdapat di sejumlah titik di daerah Papua.

Hal ini disampaikan Menkopolhukam usai dirinya melakukan kunjungan kerja ke Papua terhitung mulai tanggal 29 November - 1 Desember 2019 lalu.

"Bagus Papua itu kondusif sih sebenarnya memang ada beberapa titik orang pelaku kekerasan, kita sebut pelaku kriminil, kelompok keriminil bersenjata ada di beberapa titik tapi kan itu beberapa sih kecil lah," tuturnya saat momen doorstop harian bersama wartawan di Kantor Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Salah satu daerah di Papua yang dikunjunginya merupakan Kabupaten Jayapura, aktivitas masyarakat disana menurutnya sudah kembali normal, masyarakat terlihat senang saat melakukan aktivitas keseharinnya seperti berkumpul di jalan - jalan kabupaten tersebut.

"Seluruhnya saya keliling di kota Jayapura aman, masyarakat seneng seperti biasanya duduk-duduk dipinggir jalan," ungkapnya.

Dengan melihat kondisi tersebut Mahfud mengatakan situasi Politik, Hukum dan Keamanan di Papua hanya tinggal pemulihan saja.

"Ya biasa aja tinggal penormalisasiaan," ucapnya.

Wacana KKR Mengemuka

Selain berkunjung ke Jayapura, Mahfud di Papua juga melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh daerah tersebut yang dinilai mewakili masyarakat Papua.

Dalam pertemuan itu kata Mahfud ada pembahasan terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu Papua melalui jalur Non Yudisial yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Namun bagaimana mekanisme penyelesaian kasus HAM melalui KKR ini menurutnya baru akan disampaikan jika telah disepakati kedua pihak Pemerintah dengan masyarakat Papua.

"Iyalah mewakili masyarakat, tidak mewakili separatis tentu saja," ujarnya.

"Ada begitu, usul agar dibawa ke KKR," imbuhnya.

"Nantilah (Red - mekanismenya) kan belum jadi KKT itu nanti, penyelesaian non yudisial," tutupnya.

Rekomendasi Berita
tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00