• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Wapres RI Respon PMA soal Majelis Taklim

2 December
17:33 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin memberikan tanggapannya terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) soal majelis taklim, yang diterbitkan pada 13 November 2019. PMA Majelis Taklim terdiri atas enam bab dengan 22 pasal, serta salah satunya mengatur tentang pendaftaran.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pihaknya menilai konteks pendaftaran majelis taklim sendiri lebih diartikan sebagai bentuk pelaporan. "Mungkin bukan terdaftar, dilaporkanlah kira-kira gitu. Supaya tahu ada majelis taklim. Jadi kalau ada Majelis Takli, laporlah gitu," ujar Wapres ketika ditemui di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Wapres, pelaporan keberadaan majelis taklim dinilai penting tidak hanya untuk kepentingan pendataan, tapi juga untuk mencegah adanya majelis taklim yang menjadi sumber persoalan. "Untuk data saya kira perlu supaya jangan ada majelis taklim, jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan. Tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting bukan didaftar saya kira, dilaporkan istilahnya itu," jelasnya.

Wapres menegaskan kembali bahwa pendataan majelis taklim sangat penting, guna kepentingan pendataan. "Pendataan, iya. Kan, sekarang semua harus terdata, tamu aja harus didata," terangnya lagi.

Sementara, Menteri Agama, Fachrul Razi, menyatakan pihaknya tidak mewajibkan majelis taklim terdaftar di Kementerian Agama. "Kami tidak mewajibkan majelis taklim terdaftar pada kemenag untuk memperoleh bantuan, tetapi bagaimana mau bantu kalau tidak tahu datanya," ujar Fachrul seperti dilansir dari laman Kemenag RI.

Sedangkan, Direktur Peneragan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi menjelaskan, PMA soal majelis taklim memang tidak mewajibkan untuk mendaftar. Pasal 6 ayat (1) PMA mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar di Kemenag. "Dalam pasal 6, kami menggunakan istilah harus, bukan wajib. Harus sifatnya lebih ke administatif, kalau wajib berdampak pada sanksi," terang Juraidi. (Foto:Dok.Setwapres RI).

Rekomendasi Berita
tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00