• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengamat Apresiasi Usul Kemendagri agar Perda Penghambat Investasi Dikaji Ulang

2 December
16:39 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mereview terhadap peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada) agar tidak perda yang tumpang tindih maupun yang berpotensi menghambat Investasi.

“Saya yang termasuk setuju dengan rencana itu karena memang banyak peraturan-eraturan di daerah itu banyak yang tumpang tindih,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing Di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Lanjut Emrus, review perda-perda tersebut harus serius dilakukan agar peraturan-peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menjadi sederhana dan bisa mendukung setiap investasi.

“Semakin sederhana pasti investasi datang. Bagaimanapun juga investor atau pemodal akan melihat sebuah wilayah kondusif atau tidak, aturannya tidak berbelit dan tidak memakan waktu,” terangnya.

Emrus meminta Kemendagri agar gagasan dan permintaan review tersebut diikuti dengan langkah kongkrit agar pemerintah daerah bisa memperhatikan dan mulai menginventarisir perda-perda yang menghambat tersebut.

“Lebih cepat lebih baik, kalau bisa dalam tempo enam bulan sudah dilaksanakan seluruh kabupaten dan kota diseluruh Indonesia,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Akmal Malik mengaatakan, pihaknya saat ini melakukan analisis kebutuhan perda (AKP) dalam pembentukan program Perda. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir banyaknya Perda dan Perkada.

Ditegaskan Akmal,  AKP merupakan metode program pembentukan perda (propemperda) yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil termasuk investasi. "Dengan demikian propemperda yang dibentuk tidak lagi berdasarkan jumlah tapi lebih ditekankan pada kualitas," ucap dia.

Akmal  juga menyatakan, saat ini Kemendagri tengah memetakan perda dan perkada yang telah ada. Kemudian, setelah pemetaan pihaknya akan mereview dan hasil review itu akan disampaikan ke pemda.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00