• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pejabat Daerah Minta Pangkas Eselon 3 dan 4 Jelas Nomenklaturnya

2 December
12:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Terkait rencana pemangkasan pejabat eselon 3 dan 4, Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Andi Indah Putri berharap, adanya aturan nomenklatur yang jelas untuk menampung pejabat yang bermigrasi dari struktural ke fungsional.

"Prinsipnya pemerintah daerah siap, sejauh tidak ada yang dirugikan, terutama masyarakat di dalam pemberian pelayanan. Yang dikhawatirkan ada kekosongan di dalam pemberian pelayanan. Karena belum jelasnya jabatan fungsional, yang terutama teman-teman jabatan fungsional teknis," ungkap Andi Indah Putri dalam Indonesia Menyapa pagi Pro 3, Senin (2/12/2019). 

Andi Indah Putri  menyebut, yang menjadi tantangan tantangan saat ini adalah, bagaimana pemerintah dalam melakukan pemetaan dalam memindahkan fungsi pejabat tersebut yang semula dari struktural menjadi fungsional.

"Khusus di Kabupaten Luwu Utara, saat ini ada 195 jabatan fungsional. Saat ini belum dapat menampung jabatan struktural yang terpangkas. Semua hanya mengakomodir lebih banyak teknis. Yang non teknis seperti administrasi itu belum, kecuali kemudian dilakukan langkah jabatan fungsional dikaitkan langsung oleh nomenklatur jabatan struktural yang ada. Nomenklatur aturan yang melindungi perubahan ini," ungkap Andi Indah Putri.

"Nomenklatur aturan yang melindungi perubahan ini. Ini bukan persoalan ada mobil dinas, rumah dinas atau yang lainnya. Tidak se sederhana itu, tapi bagaimana tidak terjadi kekosongan pelayanan, terutama organisasi. Kami mendorong harmonisasi regulasi yang ada. PR-nya diharmonisasi itu," tambah Andi Indah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Mohammad Ridwan menyampaikan, pemangkasan eselon 3 dan 4 dilakukan oleh presiden bertujuan memperkaya fungsi dari pejabat yang sebelumnya berada di ruang lingkup struktural. 

"Tujuannya menghilangkan birokrasi yang berbelit belit, namun tidak mengurangi penghasilan seperti fasilitas, semua masih bisa diatur sebaik baiknya, contohnya mobil dinas," ungkap Ridwan.

Mohammad Ridwan menyebut, tidak semua pejabat eselon 3 dan 4 yang akan dipangkas. Namun ada tiga fungsi pejabat yang nantinya tidak akan dipangkas. Diantaranya, satu tugas dan fungsi otorisasi, legalisasi, pengambilan kebijakan. Kedua kepala satuan kerja yang memiliki wewenang dan tanggungjawab pengelolaan anggaran dan penggunaan barang, serta Kepala unit organisasi yang bersifat mandiri. 

"Contohnya kepala kantor atau camat. Sepanjang memenuhi kriteria, itu tidak akan dipangkas," sebutnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00