• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Teknologi

Wacana Penghapusan Eselon III dan IV, BPPT: AI Cocok untuk Percepat Pengambilan Kebijakan

29 November
16:08 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pemerintah berencana memangkas seluruh pejabat eselon III dan IV Kementerian/Lembaga mulai tahun 2020, hal ini dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019) kemarin.

Pembahasan mengenai hal ini sebelumnya telah dilakukan Presiden Jokowi dengan para pakar IT. Bahkan, Presiden Jokowi pun berencana mengganti para pejabat yang menempati jabatan tersebut dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. 

Menanggapi rencana tersebut, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyambut positif pemikiran tersebut dengan prudent dan creative.

Ia menilai AI nantinya akan memiliki peranan penting dalam memperbaiki sistem birokrasi.

"Wacana penghapusan eselon III dan IV yang mau diganti dengan robot atau AI, saya kira bukan itu maksud Presiden. Bukan mengganti manusia dengan Robot AI.

Saya yakin peran AI nantinya membantu birokrasi, misalnya e-planning, e-budgeting keuangan daerah yang cerdas,  sehingga dapat mencegah korupsi," ujar Hammam, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Hammam optimis, melalui pendayagunaan kecerdasan buatan akan mempercepat birokrasi, cutting red-tape,  meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta cerdas dalam pengambilan keputusan. 

"Yang perlu disiapkan adalah ekosistem AI yang didukung oleh berbagai stakeholder, lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, badan usaha dan kemampuan atau kompetensi dari lembaga penunjang," jelas Hammam, merujuk pada penyelenggara Iptek dalam UU Sinas Iptek.

BPPT, kata Hammam, juga tengah berfokus pada pemanfaatan AI dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing.

"Saat ini BPPT juga menginisiasi dibangunnya AI Inovation Center untuk mengejar pemanfaatan AI, guna meningkatkan daya saing Indonesia," kata Hammam. Dalam CEO Forum yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019), Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti eselon III dan IV di K/L dengan AI atau robot.

Hal ini dilakukan agar kedepannya, pemerintah bisa sigap dalam mengambil keputusan. "Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV. Kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," kata Jokowi. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa pengambilan keputusan yang cepat dalam reformasi birokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha yang hendak berinvestasi di Indonesia. 

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PANRB diganti dengan AI, kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," jelas Jokowi. Kendati dipangkas, Presiden Jokowi menjamin gaji para pejabat tersebut tidak akan berkurang sedikitpun.

Inisiasi BPPT melalui AI Innovation Center

AI Innovation Center diyakini akan mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaya saing di tengah era disrupsi digital dan revolusi industri 4.0 ini. BPPT pun telah mengambil peran dalam pendayagunaan AI, satu diantaranya di bidang Teknologi Modifikasi Cuaca berbasis AI. 

Dalam proyek perdana terkait pendayagunaan AI, kata Hammam, BPPT pun bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Kami akan membuktikan Indonesia juga mampu mengembangkan AI. Project pertama untuk teknologi modifikasi cuaca berbasis kecerdasan buatan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun kita hadapi. Kita sudah kerja sama dengan BMKG," tutur Hammam.

Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki potensi besar untuk bisa mendayagunakan AI untuk berbagai sektor, termasuk SPBE, obat-obatan farmasi, dan telemedicine, Perlu diketahui, AI saat ini hanya dikuasai oleh beberapa negara di dunia. 

Sementara di Asia, Singapura menjadi negara pertama yang berencana untuk memanfaatkan teknologi ini. "Kecerdasan buatan (AI) saat ini masih dikuasai segelintir negara. Di Asia baru Singapura yang memiliki rencana pengembangan teknologi AI," papar Hammam.

Negara yang maju saat ini sudah mulai menerapkan AI dalam strategi pembangunannya. Oleh karena itu Hammam menegaskan bahwa ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk memulainya, "Belum terlalu jauh untuk kita mulai beralih,". 

Lebih lanjut Hammam menambahkan, untuk mengarah ke era baru itu, Indonesia harus bisa mengidentifikasi tantangan. Mulai dari penerapan AI, pembuatan strategi bahkan hingga roadmap secara objektif yang terukur. 

"Jadi kalau kita tidak ingin lagi menjadi konsumen dalam teknologi ini, kita harus bersinergi antar semua pihak. Mulai dari regulator, lembaga riset, lembaga pendidikan, industri, pasar, hingga end consumer," pungkas Hammam.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00