• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

DPR Desak Lakukan Sosialisasi Mendalam Soal Penyederhanaan Birokrasi

20 November
11:11 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi harus disosialisasi lebih jauh. Hal tersebut dikatakan kepada RRI, Rabu (20/11/2019).

"Karena itu perlu sekali adanya sosialisasi secara menyeluruh supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan baru dikalangan ASN kita khususnya di eselon III dan IV yang telah merintis karier dari bawah," jelasnya.

Ia menyebut bahwa dasar pemerintah melakukan kebijakan ini sudah kuat karena posisi Indonesia dalam global kompetetif indeks masih berada di ranking 32. Peringkat tersebut masih jauh dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. 

"Government efektif indeks juga masih berada di ranking 95 kemudian doing bisnis masih berada di ranking 73 jauh dibawah Singapura, kKorsel, Malaysia dan Thailand makanya kesadaran inilah saya kira presiden Jokowi kemudian memasukan salah satu program prioritas penyederhanaan birokrasi karena itu dari 4,8 juta lebih ASN kita diseluruh Indonesia yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga baik sifatnya struktural maupun fungsional memang perlu dilakukan perampingan birokrasi," ujarnya.

Namun begitu, ia menyatakan bahwa dari 4,8 juta, 77 persennya ASN berada di daerah, oleh karena itu yang paling terkena dari penyederhanaan birokrasi ialah di daerah. 

"Nah, jadi ini bagian dari grand strategi besar dalam rangka mendorong pencapaian reformasi birokrasi," imbuhnya.

Jika penyederhanaan diterapkan, lanjut Kamrussamad, akan ada dampak psikis dan dampak ekonomi kepada mereka yang menduduki eselon III dan eselon IV. 

"Pejabat daerah kita yang sudah merintis karir dari bawah sampai eselon IV sampai eselon III dan kemudian mereka juga memiliki kewajiban karena ada tunjangan jabatan yang diperoleh maka mereka bisa jadi cicil kendaraan, cicil rumah, macam-macam keperluan mereka. Ini juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap perputaran ekonomi mikro di sebuah daerah akibat kehilangan," tutupnya.

Sebelumnya, untuk percepatan penyederhanaan birokrasi dan mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. 

Dilansir dalam laman Setkab, Senin (18/11/2019) dalam SE tersebut disebutkan sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.Kesembilan langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. 

Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. 

“Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi,” sebagaimana tertulis dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 November 2019 itu. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00