• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pemangkasan Birokrasi Dinilai Sudah Tepat

20 November
08:36 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Djohermansyah Djohan menilai pemangkasan birokrasi, sudah tepat. Karena struktur birokrasi yang sekarang memang tidak efesien dan membuat kinerja menjadi lambat.

"Birokrasi kita memang terlalu panjang dan juga eselon nya panjang jadi ada eselon 1,2,3,4 bahkan 5. Nah, yang celakanya adalah di seragamkan diseluruh kementerian lembaga sampai juga di pemda-pemda  kebutuhannya padahal tidak seperti itu," jelasnya kepada RRI, Rabu (20/11/2019).

Menurutnya di mancanegara sudah menerapkan pemangkasan birokrasi seperti di Korea Selatan, Jepang, Singapore, dan negara lainnya, terlihat birokrasi mereka jadi lebih efisien dan world class.

"Rata-rata mereka tidak memakai jenjang yang panjang seperti itu sehingga pengambilan keputusan bisa cepat dilakukan," katanya.

Setelah eselon III dan IV dipangkas, katanya, mereka dapat beralih menjadi tenaga fungsional yang disebut kelompok kerja (tim building). Namun begitu, ada Kementerian atau Lembaga yang memang membutuhkan erasi yang panjang contohnya pekerjaan dibagian operasional.

" Kalau pekerjaan yang sifatnya dukungan, suporting staff, perencanaan, pengawasan, keuangan, itu tidak butuhkan. Yang dibutuhkan cukup pada jenjang pengambil keputusan misalnya katakanlah sampai eselon satu dan dua lalu dibawahnya cukup tenaga fungsional," jelasnya.

"Dengan demikian eselon 1-2 tetap memerlukan satu telaan, kajian, maka itu tetap bisa dipakai tenaga eselon 3-4 yang sudah teralih menjadi fungsional. Jadi malah lebih cepat, persoalannya kan rantai pengambilan keputusannya panjang, dengan tidak ada eselon 3-4 kita lebih pendek, eselon 1 dispo ke eselon 2 selesai kemudian eksekusi oleh eselon 2 bersama kelompok fungsional ini," tutupnya.

Sebelumnya, untuk percepatan penyederhanaan birokrasi dan mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. 

Dilansir dalam laman Setkab, Senin (18/11/2019) dalam SE tersebut disebutkan sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.Kesembilan langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. 

Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. 

“Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi,” sebagaimana tertulis dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 November 2019 itu. 

Rekomendasi Berita
tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00