• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Wacana Amandemen UUD, Fraksi PKS Minta MPR Tidak Terburu-buru

18 November
16:23 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta          : Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR RI Tifatul Sembiring mengisyaratkan partainya setuju dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

Tifatul menyatakan Fraksinya setuju apabila amandemen tersebut bertujuan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar visi dan misi Bangsa Indonesia tidak berubah-ubah. Apalagi di tahun 2045 tepat 100 Tahun usia Indonesia diharapkan Indonesia dalam kondisi unggul dan maju sehingga GBHN yang diusulkan menjadi Haluan Negara menurutnya amat penting.

"Jadi menurut saya isu amendemen mungkin masih bisa, tapi sangat terbatas, misalnya haluan negara saja dan juga itu disepakati semua pimpinan partai," kata Tifatul kepada RRI, Senin (18/11/2019).

Namun begitu, proses amandemen diakui tidak mudah dan berpotensi berakhir deadlock atau buntu sebab tidak semua fraksi di MPR sependapat dengan adanya usulan mengamandemen UUD 1945.

 “Oh iya tidak mudah untuk menyatukan ini. Contoh pasal penguatan peran DPD RI itu hanya Fraksi PKS yang setuju yang lain tidak. Jadi jangan sampai bahasannya terburu-buru ya karena ini menentukan nasib Bangsa ke depan”, ungkapnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan ada lima wacana yang berkembang terkait amandemen UUD 1945 sejak dirinya menjabat sebagai Ketua MPR. Wacana pertama adalah perubahan terbatas amandemen, kedua penyempurnaan, ketiga perubahan menyeluruh, keempat kembali ke UUD yang asli, kelima tidak perlu amandemen. Menurut Bamsoet, saat ini pihaknya tengah berusaha menjaring aspirasi publik terkait amandemen UUD 1945. MPR juga gencar bersafari politik ke partai-partai untuk menjaring aspirasi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00