• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengamat : Ahok Boleh Jadi Dirut BUMN Kalau Mantan Terpidana Tak Dilarang

16 November
20:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Muncul penolakan sebagian pihak atas mantan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengamat Kebijakan Publik, Roy Valiant Salomo meminta semua pihak untuk bersikap objektif.

Konkretnya adalah dengan melihat undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya terkait pelarangan mantan narapidana menjadi boss dari BUMN.

"Jadi misalnya adakah syarat bahwa untuk menjadi seorang Dirut itu tidak boleh pernah dihukum pidana, kalau memang ada syarat itu, ya dia ga bisa, misalnya kayak gitu. Tapi kalau syarat itu tidak ada, why not," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Sabtu (16/11/2019).

Meski demikian, kata dia, Ahok sebaiknya tak ditunjuk langsung menjadi Dirut BUMN. Melainkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mengikuti proses seleksi secara sistem merit atau kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. 

"Kalau kita melihat seleksi-seleksi yang dengan sistem merit, dengan objektif itukan pakai seleksi ya. Dia disuruh persentasi lah misalnya begitu, lalu kan ada prosesnya. Selama proses itu dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, siapapun bisa terpilih kalau dia memenuhi syarat-syarat," tukasnya.

Perlu diketahui, mengacu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 45 ayat 1, seorang mantan narapidana tak dilarang untuk menjadi Dirut BUMN. Sebab di dalamnya hanya mengatur tentang orang yang masuk dalam jajaran direksi jajaran BUMN adalah orang yang mampu.

Dalam UU BUMN tersebut hanya melarang calon direksi yang pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, korupsi misalkan. Sementara Ahok sendiri merupakan mantan terpidana kasus penodaan agama.

"Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara," begitu kutipan dari Pasal 45 ayat 1 UU BUMN. (Foto : Antara/ Akbar Nugroho Gumay)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00