• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Tahun Depan Masyarakat Indonesia Dapat Kartu Pra Kerja

14 November
18:01 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menargetkan pada tahun depan program kartu pra kerja sudah diluncurkan. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan untuk dua juta orang.

Hal itu diketahui dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (14/11/2019). Yang menyampaikan, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenaker RI Khairul Anwar.

Kata Khairul, sejak dicanangkan era pembangunan sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja melalui program pelatihan kartu pra kerja akan langsung diterapkan.

Dalam penerapan kartu pra kerja itu, nantinya masyarakat akan memperoleh insentif dari pemerintah selama tenggat waktu pelatihan hingga mendapatkan pekerjaan.

"Setidaknya selama tiga bulan mereka akan mendapatkan insentif dengan nominal tertentu," katanya.

Khairul mengatakan, Presiden akan memastikan program kartu pra kerja akan betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Kementerian terkait juga akan berupaya memaksimalkan program tersebut, sehingga penerima tidak hanya sekadar memperoleh sertifikat, namun harus siap pakai di pasar kerja.

Tahap awal, Khairul menyebut, target realisasi kartu pra kerja tersebut baru akan difokuskan pemerintah pada lowongan pekerjaan khusus di dalam negeri.

"Agar program terealisasi maksimal, program pelatihan hanya diberikan sesuai permintaan di lapangan. Untuk mengetahui besaran permintaan tenaga kerja, Kemenaker berkoordinasi dengan kementerian bidang ekonomi lainnya agar perusahaan-perusahaan di Tanah Air melaporkan jumlah kebutuhan tenaga kerjanya," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Dirjen anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan dari dua juta calon penerima kartu pra kerja tersebut 1,5 juta akan diterima melalui mekanisme dalam jaringan (daring).

Terkait anggaran, tambahnya, pemerintah akan menyiapkan 10 triliun rupiah untuk program vokasi tersebut. Kementerian terkait masih menggodok regulasi dan diharapkan selesai Januari 2020.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00