• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Jokowi Minta TNI-Polri Waspada 'Agenda Lain' Dibalik Sebuah Kejadian

14 November
07:22 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Indonesia mulai lagi dilanda banyak sekali aksi-aksi demonstrasi yang nampak menjurus anarkis terorganisir sejak sebelum pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Kemudian, dalam melaksanakan kebijakan tidak populer, pemerintah juga pasti akan menerima demonstrasi baik dari elemen masyarakat sampai mahasiswa. Kerusuhan terakhir adalah demonstrasi masalah revisi Undang Undang, dimana akhirnya ditemukan beragam rekayasa dalam kerusuhan tersebut.

Belahan dunia lain, contohnya Hong Kong, walaupun sudah dibatalkannya pelaksanaan undang-undang ekstradiksi dengan Republik Rakyat Tiongkok, tapi massa demonstran tetap melakukan aksi dengan agenda lebih luas lagi, yaitu pemisahan diri dari Tiongkok. Sama dengan kerusuhan Papua baru-baru ini, dari masalah sepele, kemudian diselesaikan dengan mediasi, lantas oleh hasutan kelompok tertentu, justru muncul demonstrasi diikuti pembunuhan berlatar belakang agenda Papua Merdeka.

Melihat perkembangan di dalam dan luar negeri dewasa ini, ada ketidakpuasan yang coba 'ditranskrip' menjadi isu dengan agenda lain. Tapi intinya semua berawal dari sebuah ketidakpuasan. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat ini sebagai sebuah ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri tak meremehkan setiap peristiwa kecil yang terjadi di setiap daerah. Jokowi menyatakan para anggota TNI dan Polri harus meningkatkan kewaspadaan ketika masalah itu muncul.

"Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan. Karena dunia, negara-negara penuh dengan ketidakpuasan. Hati-hati," sebut Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019 ).

Jokowi lantas mencontohkan peristiwa yang terjadi di Hong Kong. Menurutnya, demonstrasi di negara tersebut sudah berlangsung sekitar lima bulan. Aksi turun ke jalan ini diawali protes terhadap rencana aturan ekstradisi ke negara China. Kemudian aturan ekstradisi itu dibatalkan, tapi demonstrasi tetap berjalan, malah beralih ke agenda lain seperti pemisahan diri dari Tiongkok dan lain sebagainya.

Kejadian-kejadian serupa juga pernah muncul di Chile dan Bolivia. Dengan demikian, bisa diinterpretasikan bahwa bagi Jokowi, dewasa ini, sebuah demonstrasi bisa dengan mudahnya ditunggangi untuk isu-isu melebar seperti pemisahan diri dari negara yang sah dan sejenisnya.

"Dan contoh contoh ketidakpuasan di negara lainnya mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal yang kecil. Kalau tidak bisa antisipasi bisa melebar ke mana-mana," ujar Kepala Negara.

Untuk itu, guna mengantisipasi hal-hal demikian, para penegak hukum bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan para kepala daerah di masing-masing wilayahnya. Karena menurut Jokowi, baik itu gubernur, bupati dan wali kota, wajib membangun komunikasi yang baik dengan para penegak hukum, dari jaksa, polisi, serta hakim di wilayahnya masing-masing.

"Kalau ada salah satu tidak rukun, tentu jadi masalah besar ketika menangani problem-problem yang ada (di daerah maupun pusat)," pungkas Kepala Negara.

Hong Kong Jadi 'Negara Mati' Akibat Demonstrasi Terorganisir

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menuturkan, pemerintah China "memahami, menghormati, dan mendukung" pencabutan RUU Ekstradisi yang kontroversial. Usulan peraturan itu awalnya berisi kewenangan untuk mengekstradisi terduga pelaku kriminal ke China daratan. Tetapi, RUU Ekstradisi itu malah menuai protes.

Pasalnya, kelompok oposisi menganggap aturan itu bakal mempertegas cengkeraman Beijing di sana. Pencabutan itu disebut tidak akan mengendurkan langkah demonstran Hong Kong. Dalam konferensi pers dikutip BBC Kamis (5/9/2019), Lam ditanya siapa yang berinisiatif mencabut RUU kontroversial itu, dan menjawab dia mendapat dukungan Beijing. 

"Selama proses, mulai dari usulan hingga pencabutan kemarin (4/9/2019), pemerintah pusat menghormati pandangan saya dan memberikan dukungannya," ujarnya, seperti dilansir kompas, 5 September 2019 yang lalu.

Pencabutan RUU Ekstradisi pada Rabu terjadi sehari setelah beredar bocoran rekaman suara Lam ke publik, dimana Lam sebelumnya menyebut China menolak keinginannya mencabut RUU. Selain itu, China juga memerintahkan Lam untuk tidak tunduk kepada tuntutan para demonstran. 

Lam juga mengungkapkan jika punya pilihan, dia akan mengundurkan diri. Hong Kong merupakan bagian dari model unik Satu Negara, Dua Sistem, dimana mereka menikmati kebebasan mempunyai sistem hukum, dan menyuarakan pendapat daripada di daratan utama.

Ketika RUU Ekstradisi itu diperkenalkan April, lawan politik Lam menyebut aturan itu bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap Beijing dan menggerus kebebasan Hong Kong. Saat pemerintahan Lam menolak untuk mencabutnya, aksi demo besar pun terjadi sejak Juni dengan tuntutan pun mengalami perkembangan menjadi reformasi demokrasi. 

Awalnya saat pertama kali berbicara di depan publik, Lam menyatakan bahwa RUU Ekstradisi itu "sudah mati". Tetapi, dia tidak menyebut pencabutan penuh. Aktivis demokrasi pun khawatir pemerintahannya bisa diam-diam mengaktifkan kembali rancangan undang-undang itu jika krisis dan aksi protes mereda. 

Selain mencabut RUU Ekstradisi, Lam juga menawarkan langkah lain. Seperti Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC) dengan tugas menyelidiki dugaan kebrutalan polisi. Tawaran untuk menggelar "dialog langsung" dengan masyarakat, dan mengundang tokoh masyarakat untuk memberi solusi kepada pemerintahannya.

Tapi semua sudah terlambat, karena gelombang protes yang berubah arah dan terorganisir tersebut telah menjadi isu dan pembenaran dari para pelakunya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00