• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Wapres Ingatkan Pemda Lima Prioritas Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju

14 November
00:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sentul : Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kabinet Indonesia Maju, memprioritaskan lima hal yang mencakup pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. 

Kelima prioritas itu pun turut menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dicapai oleh para pimpinan di pemerintahan daerah. Seperti yang menjadi amanat wapres Ma’ruf Amin, ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompinda), di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) malam. 

Wapres menyebut khusus para pimpinan pemerintah daerah diharapkan agar kelima prioritas tersebut dipahami dan didukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, agar tercapai percepatan transformasi “Indonesia Maju”. 

“Khusus untuk para pimpinan pemda, saya harapkan agar dapat memastikan lima prioritas tersebut juga dipahami dan didukung oleh seluruh jajaran pemda dan seluruh masyarakat,” ungkap Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut Wapres menekankan sinergitas antara pimpinan pemerintah pusat dan daerah, juga tidak terlepas dari poin penting untuk mencapai keberhasilan lima prioritas kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam 5 tahun ke depan. 

“Rakornas yang telah berlangsung ini saya harapkan dapat memperkuat kerja sama antara jajaran pemerintah pusat dengan pemda. Melalui forum ini, dimana saya berkesempatan bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian, baik yang berasal dari pusat maupun daerah, saya ingin menyerukan agar pemerintah pusat dan pemda dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk menuju masyarakat sejahtera, Indonesia maju,” ujar Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan itu Wapres Ma’ruf Amin turut menyinggung mengenai transformasi ekonomi yang menjadi salah satu dari 5 prioritas “Indonesia Maju”, yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok masyarakat terbawah agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah. 

“Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dirinya dan juga kapasitas kegiatan usaha atau ekonominya,” tambahnya.

Sebab, menurut Wapres, meski tingkat kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan hingga 9,41 persen pada kepemimpinan periode pertama Presiden Joko Widodo, namun kerja keras untuk memastikan penurunan tingkat kemiskinan lebih cepat masih perlu dilakukan. 

“Akan tetapi kita tidak boleh berpuas diri, pemerintah harus memastikan penurunan tingkat kemiskinan lebih cepat lagi dan berlangsung secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun tingkat kemiskinan telah mencapai satu digit, jumlah penduduk miskin masih cukup besar, sekitar 25 juta. Sementara, tingkat ketimpangan juga masih cukup tinggi,” terang Wapres.

Di bagian lain Wapres Ma’ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi yang menekankan pada pentingnya reformasi budaya kerja, perlu dipastikan berjalan baik pada era milenial seperti saat ini. 

“Jika kalangan birokrasi masih mengandalkan prinsip pengukuran kerja yang standar, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pejabat negara dan aparat pemerintahan bekerja secara tepat, cermat dan bermanfaat, Sehingga, pengukuran kinerja harus dilihat dari tingkat produktivitas dan dampak yang dihasilkan, bukan pada panjangnya proses ataupun besarnya anggaran,” imbuhnya lagi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00