• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pimpinan MPR Bertemu Surya Paloh Bicarakan Amandemen UUD 1945

13 November
15:38 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta - Ketua MPR, Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya menyambangi Kantor DPP Nasdem di Jakarta, Rabu (13/11/2019). Mereka bertemua langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang didampingi jajaran petinggi DPP Nasdem.

Bambang mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silahturami kebangsaan yang belakangan dilakukan Pimpinan MPR. Selain bersilahturahmi, pertemuan mereka kata Bambang juga turut membahas berbagai persoalan bangsa, salah satunya soal wacana amandemen terbatas UUD 1945 hingga menghidupkan kembali GBHN.

"Mendapat masukan yang luar biasa dari bang Surya selaku tokoh bangsa terkait dengan warisan yang harus kami selesaikan dari MPR yang lalu yaitu rekomendasi amandemen terbatas dan perlu dihadirkannya kembali gbhn dalam sistem konstitusi kita," ungkap Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya di DPP Nasdem, Jakarta (13/11/2019).

Nasdem kata Bambang merupakan satu dari 7 partai lain di MPR yang setuju dengan wacana ini, sementara 3 partai lain seperti Golkar, PKS dan Golkar justru sebaliknya.

"Jadi kita membuka dokumen ternyata partai Nasdem masuk yang ikut mendorong atau setuju dilakukannya amandemen terbatas selain 7 partai yang lain, hanya Golkar, PKS dan Demokrat yang ketika itu menginginkan tidak amandemen tapi melalui UU atas GBHN," tuturnya.

Namun, dalam diskusinya bersama Ketum Nasdem, Surya Paloh, Bambang mendapat masukan ataupun gambaran baru soal wacan ini. Surya Paloh kata Bambang mengusulkan untuk dilakukan amandemen menyeluruh dengan mengevaluasi berdasarkan daftar masalah yang dihadapi Negara dalam konteks kekinian.

"Mulai Preambule atau pembukaan sampai pasal demi pasalnya karena mana saja yang perlu kita amandemen sesuai dengan kebutuhan bangsa kita karena tidak boleh gampangan harus cermat kita mau rubah amandemen, rubah sesuai dengan kebutuhan bangsa tidak boleh mengada ada," tambahnya.

Bersifat Wacana

Bambang menekankan rencana amandemen UUD terbatas hingga kini masih bersifat wacana, mengingat belum ada satupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan pada pasal demi pasal di UUD. 

"Sampai hari ini belum ada yang mengusulkan adanya perubahan amandemen jadi belum ada yang mengusulkan jadi kita mewacanakan melalui diskursus ke publik, jadi kalau ga ada yang mrngusulkan yaudah berarti kan ga ada yang mau," tuturnya.

"Tapi wacana ini penting untuk membuka kedewasaan kita dalam berpolitik dan membuat rakyat kita melek politik," tambahnya.

Dia menjelaskan untuk melakukan amandemen juga tidak mudah, musti melalui sejumlah tahapan ketentuan yang ada. Utamanya dibutuhkan kesamaan pandangan agar Indonesia maju kedepannya.

"Karena untuk mengusulkan saja dibutuhkan 1/3 anggota MPR dari 711, lalu pengusul harus jelas mencantumkam pasal-pasal mana saja yang ingin dirubah beserta argumentasinya yang kuat, yang ketiga pengambilam keputusan harus dilakukan di forum yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari 711 anggota MPR, dan diputuskan sentengah N plus 1," imbuhnya.

Terakhir Bambang menegaskan nantinya wacana amandemen terbatas UUD 1945 ini sama sekali tidak akan merubah sistem pemilu di Indonesia, tapi lebih ke pasal - pasal yang dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks bernegara saat ini.

"Kita tidak akan menyentuh kesana, intinya gitu kita tidak masuk ke sistem pemilu atau demokrasi yang sudah kita rumuskan. Kita hanya masuk dalam hal hal yang lain itupun kita akan evaluasi, jadi kalau amandemen terbatas ini hanya satu dua pasal," tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00