• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mahfud: Indonesia Tidak Cekal Rizieq, Coba Tanya Arab Saudi

12 November
14:04 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ia mendapat laporan bahwa Rizieq Shihab sudah dicekal selama lebih kurang 1,5 tahun alias 17 bulan. Akan tetapi satu hal yang membuat Mahfud bertanya-tanya adalah, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sebuah pencekalan terhadap seseorang maksimal 6 (enam) bulan.

"Jadi begini, sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi pencekalan atau pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizieq. Karena menurut hukum Indonesia, seseorang dicekal itu maksimal 6 bulan," ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Oleh karena itu, Mahfud secara pribadi dan dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara, heran bukan main mendengar kabar yang viral pula di media sosial bahwa Habib Rizieq mengaku dicekal pemerintah Indonesia 1,5 tahun.

Dengan demikian, Mahfud menduga kuat, Rizieq Shihab dicekal bukan dalam kerangka sedang bermasalah dengan pemerintah Indonesia, akan tetapi dengan pemerintah Arab Saudi. Sehingga, soal pencekalan 1,5 tahun yang diklaim Rizieq bisa dipertanyakan ke otoritas hukum atau keamanan Arab Saudi.

"Dia (Rizieq Shihab) mengaku sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia itu. Harus ditanyakan kepada pemerintah Arab Saudi, kenapa dicekal?" ujar Mahfud.

Bahkan Mahfud menantang siapapun pihak yang dengan sengaja menyebarkan atau memviralkan surat pencekalan Rizieq Shihab selama 1,5 tahun itu agar menunjukkan surat tersebut kepadanya. Jika memang terbukti pemerintah Indonesia yang melakukan pencekalan terhadap Rizieq Shihab, Mahfud siap membereskan semuanya.

"Kalau ada buktinya bahwa Indonesia yang mencekal, bilang saya! Nanti saya selesaikan. Begitu saja!" tegas Mahfud kepada wartawan.

Jawaban Mahfud ini sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis yang menggelar Konferensi Pers lalu menyebutkan pencekalan terhadap imam besarnya, Habib Rizieq Shihab adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sobri menilai pemerintah acuh tak acuh memperhatikan permasalahan Habib Rizieq.

"Jadi, setelah apa yang tadi dipaparkan Habib Hanif tentang proses pencekalan dan bukti-bukti surat pencekalannya, dari sini bisa dilihat bahwa sikap diam atau acuh tak acuh rezim ini terhadap status Habieb Rizieq sebagai warga negara Indonesia adalah pelanggaran HAM serius," klaim Sobri Lubis, dalam konferensi pers di DPP FPI, Jalan Petamburan III Gang Paksi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Senin (11/11/2019) kemarin.

BACA JUGA: Kemenlu Dicecar DPR Soal Pencekalan Rizieq Shihab

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, kanal YouTube milik Front Pembela Islam (FPI) yakni Front TV, pada Minggu, 10 November 2019, mengunggah pernyataan Habib Rizieq yang mengklaim alasan tidak bisa pulang ke Indonesia karena diduga mendapat surat pencekalan dari pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi. Rizieq mengaku sepihak lewat video, bahwa dugaan pencekalan itu juga tidak berkaitan dengan kasus apa pun.

"Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," klaim Rizieq lewat kanal YouTube FPI.

Rizieq juga mengklaim bahwa ada pihak yang takut dirinya pulang ke Indonesia. Sambil menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya secara sepihak sebagai surat pencekalan, Habib Rizieq mengatakan pemerintah Arab Saudi bakal mencabut 'pencekalan' itu jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.

Pengakuan sepihak Rizieq Syihab dibantah Menko Polhukam Mahfud Md. Dirinya mempertanyakan kebenaran serta keabsahan surat tersebut.

"Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim ke saya saja. Kok hanya di TV gitu. Saya ingin tahu itu surat benar apa surat resmi atau berita koran atau apa kan gitu cuma diginikan (diperlihatkan) di medsos. Coba suruh kirim copy-nya ke saya, (saya) ingin tahu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Berdasarkan dinamika yang terjadi sejak Minggu sampai Senin kemarin, Selasa pagi ini isu 'pencekalan'yang dihembuskan Rizieq Syihab sontak ramai di kalangan wartawan, yang kemudian memburu semua pihak terkait hal tersebut guna dimintai klarifikasi.

Salah satu yang diburu awak media adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang justru kebingungan dengan 'manuver'Rizieq Syihab perihal 'pencekalan'. Puan tidak bisa menjawab, dan hanya berjanji akan mempertanyakan hal itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

"Nanti saya coba tanya Pak Mahfud. Saya telepon-teleponan deh sama Pak Mahfud, karena dia 'kan harusnya akrab sama Rizieq Syihab. Lihat nanti,"ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dirinya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena keabsahan surat yang diduga sengaja disebarkan kanal YouTube milik FPI itu juga belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya.

"Belum bisa komentar. Jadi lebih baik kami periksa dulu sebenarnya masalahnya ada di mana," tegas Puan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00