• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPRD Situbondo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

8 November
15:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Situbondo: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya bagi kelas III yang identik dari kalangan ekonomi lemah.

Menurut Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, penolakan tersebut berdasarkan keluhan warga Situbondo, yang disampaikan kepada DPRD terkait kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat dari semula. 

"Kami sebagai wakil rakyat yang berada di tingkat paling bawah, menyaksikan langsung bagaimana penderitaan masyarakat, terlebih ekonomi lemah yang bukan penerima bantuan iuran (PBI)," ujarnya kepada RRI, Jumat (8/11/2019).

Katanya, akan banyak masyarakat yang berhenti dari kepesertaan BPJS lantaran tidak mampu membayar iuran yang dinilai memberatkan, sehingga berdampak terhadap pelayanan kesehatan yang akan diterima masyarakat.

"Sudah pasti masyarakat tidak akan menerima pelayanan kesehatan dengan baik," tegasnya.

Sebagai bentuk penolakan kenaikan iuran BPJS, seluruh anggota DPRD Situbondo menandatangani spanduk yang bertuliskan penolakan kenaikan iuran BPJS. Spanduk tersebut akan disampaikan kepada DPR RI, yang merupakan perwakilan DPRD di daerah.

"Ini bentuk keprihatinan kami untuk menolak kenaikan iuran BPJS, terutama kelas III yang notabene masyarakat miskin," tandasnya.

Sementara itu, Arsida (45) warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, mengaku sejak bulan lalu sudah tidak mampu membayar iuran BPJS kelas III. Apalagi, mulai Januari 2019 iuran BPJS untuk kelas III naik menjadi Rp42.000 per bulan yang semula hanya Rp25.500 per bulan.

"Anggota keluarga saya enam orang, suami, dan empat orang anak saya yang masih sekolah. Saya gak mampu bayar, apalagi kalau dinaikkan," ujarnya.

Arsida mengemukakan, suaminya bekerja sebagai pelayan toko yang berpenghasilan Rp1.500.000 per bulan. Jika harus membayar iuran BPJS kelas III sebesar Rp42.000 untuk setiap anggota keluarganya, dirinya tidak akan mampu. Belum lagi kebutuhan dapur dan biaya sekolah.

"Kalau enam orang kan hampir Rp300 ribu yang harus saya bayar. Belum lagi kebutuhan dapur dan lainnya," bebernya.

Selain Arsida, Sustiani (37) warga Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, juga mengaku keberatan jika iuran BPJS dinaikkan. Ibu tiga anak ini mengatakan, bahwasanya penghasilan dirinya dan suaminya sebagai pedagang mie pangsit, tidak menentu. Sementara dirinya tidak terkover sebagai peserta BPJS PBI.

"Kalau harus mendaftar sebagai peserta BPJS kelas III, saya tidak mampu. Apalagi kalo dinaikkan," ujarnya.

Ia berharap mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran, sehingga ia tidak perlu membayar iuran BPJS karena dikover oleh pemerintah pusat. 

"Saya hanya berharap bisa mendapatkan KIS. Karena penghasilan saya di bawah Rp1 juta per bulan, anak saya tiga orang, jadi gak cukup kalau harus bayar iuran BPJS," tuturnya.

Diinformasikan sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp42.000 per bulan untuk kelas III, Rp110.000 per bulan untuk kelas II dan Rp160.000 per bulan untuk kelas I.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00