• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Iuran BPJS Tak Naik, 2020 akan Defisit Puluhan Triliun

8 November
10:22 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan bahwa jika iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan akan terjadi defisit Rp 32 Triliun pada tahun 2020.

"Masalah yang menjadi sumber juga dari pelayanan kesehatan ini adalah defisit yang dialami oleh BPJS kesehatan dari awal sejak tahun 2013 sebenarnya sudah ada defisit yang belum bisa ditanggulangi oleh BPJS. Tetapi dalam penyelesaiannya selalu mendapat dana talangan dari pemerintah," jelasnya kepada RRI, Jumat (8/11/2019).

"Kalau misalnya tidak terjadi kenaikan pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 32 triliun defisitnya oleh karena itu pemerintah mengeluarkan perpres nomor 75 tahun 2016 untuk menaikkan iuran," sambungnya.

Ketika iuran dinaikkan, katanya, yang menjadi masalah adalah terkait dengan pekerja mandiri terutama yang kelas III. Jumlahnya sangat besar sekitar 20 juta dan akan paling terkena dampak dari kenaikan iuran.

"Kalau peserta kelas III ini tidak mampu maka ini yang perlu dijadikan jalan keluar. Kedua peserta mandiri kelas 1 dan 2 juga diproyeksi atau diperkirakan akan menurunkan layanan sehingga nanti menumpuknya dikelas 3, yang kelas 1 turun kelas 2, kelas 2 turun kelas 3. kami sudah meminta pemerintah dalam hal ini menkes agar dicarikan terobosan jalan keluar apa yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menutupi selisih iuran itu," paparnya.

Untuk itu ia memberikan saran kepada pemerintah untuk mengusahakan adanya subsidi terhadap peserta mandiri kelas III yang jumlahnya kurang lebih 20 juta orang tersebut.

"Pertimbangannya begini kenapa kita untuk pembangunan infrastruktur yang ratusan triliun itu tiap tahun kita bisa naik? Kenapa untuk rakyat miskin atau rakyat yang tidak mampu yang sangat diperlukan pelayanan dibidang kesehatan tidak ada mengratiskan yang kelas 3 ini? Menurut saya harus jadi pertimbangan kedepan kalau kelas 3 ini dengan keuangan negara bisa digratiskan saya kira sangat membantu," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00