• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Cerita Sebenarnya Soal 'Desa Hantu', Dana Desa Ternyata Disimpan Pemda

8 November
10:02 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Polri khususnya Polda Sulawesi Tenggara, mulai melakukan penelusuran, penyelidikan, guna mengusut kasus dugaan 'Desa Fiktif' atau 'Desa Hantu' di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Karena dari modus pembuatan desa tak berpenghuni itu, diduga sejumlah oknum di pemerintahan daerah bisa menyiasati transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Tidak tanggung-tanggung, dengan dugaan keberadaan 'Desa Hantu' di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dinilai telah merugikan keuangan negara dari sektor Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) antara 2016 sampai 2018.

Salah satu yang sedang diselidiki adalah bagaimana Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang tetap dalam kemiskinan, walau ADD terus dialirkan ke Konawe sejak 2016-2018. Tangkap kamera fotografer Antara memperlihatkan bagaimana warga Desa Andobeu Jaya bernama Damayanti yang hidup bersama tiga orang anaknya, Kamis (7/11/2019).

Keluarga Damayanti semakin terperosok ke lembah kemiskinan karena desa yang ditinggalinya sampai saat ini tidak pernah mengecap aliran Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Padahal, dana itu terus mengalir ke Konawe, Sulawesi Tenggara, sejak 2016 silam.

Desa Andobeu Jaya merupakan temuan terbaru, setelah sebelumnya sudah beredar tiga desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang santer disebut 'desa siluman' atau fiktif, yakni Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya, kemudian Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara membantah keras dugaan tiga desa fiktif di wilayahnya sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Tapi dia mengakui bahwa tiga desa itu pernah ada dan anggarannya terus cair mulai 2015 hingga 2018. Aneh sekali dengan pernyataan 'pernah ada', berarti apakah sekarang sudah punah?

Seperti dikutip dari cnnindonesia, Gusli Topan menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Ulu Meraka, Uepai dan Morehe, memang dihentikan aliran dana desanya dengan beragam alasan. Desa Ulu Meraka tak diberikan dana desa lagi karena namanya sama dengan salah satu desa di Kecamatan Onembute. Sementara Desa Morehe harus kehilangan hak dana desa akibat secara kewilayahan masuk Kabupaten Kolaka Timur.

Kemudian masuknya nama Desa Uepai diduga akibat kesalahan manusia atau human error. Sebab, desa itu sudah lama tidak ada sejak berubah nama menjadi Kelurahan Uepai.

Gusli Topan beralasan, carut marut tiga desa itu adalah karena adanya pemekaran di wilayah Kolaka Timur. 

Atas rekomendasi inspektorat tersebut, dana ke tiga desa itu dihentikan dan uang dari Kementerian Keuangan untuk tiga desa itu dibiarkan mengendap di kas daerah Pemkab Konawe sebesar Rp5,8 miliar.

"Berdasarkan rekomendasi itu, tidak dicairkan sejak 2015-2018," kata Gusli Topan.

Ia pun mengakui uang tersebut tidak dialihkan ke anggaran lain dan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkab Konawe.

Pada bagian lain, pegawai Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe bernama Sambo (51), justru heran kenapa ada Desa Ulu Meraka di Kecamatan Lambuya. Menurut Sambo, Kecamatan Lambuya terdiri dari 9 (sembilan) desa dan satu kelurahan, tidak ada nama Desa Ulu Meraka. 

Dia meyakini pernyataannya, karena lahir di Desa Ulu Meraka yang sebenarnya ada di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, bukan Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe.

"Sepengetahuan saya Ulu Meraka itu adanya di Kecamatan Onembute, bukan di sini. Saya lahir di desa Ulu Meraka," kata Sambo.

Kenyataan Sebenarnya Soal 'Desa Hantu' atau 'Desa Fiktif'

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan sebelumnya, masuknya nama Desa Uepai sebagai salah satu penerima dana desa diduga akibat kesalahan manusia atau human error. Sebab, desa itu sudah lama tidak ada sejak berubah nama menjadi Kelurahan Uepai. 

Kepala Desa Tanggondipo, Bundusila (57) menyebutkan, Desa Uepai masuk wilayah Kecamatan Lambuya sebagai kecamatan induk. 

Setelah pemekaran, Lambuya terpecah menjadi beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Uepai.

Di saat itu, Desa Uepai berubah menjadi Kelurahan Uepai. Tak lama kemudian, Kelurahan Uepai memekarkan Lingkungan III Tanggondipo menjadi sebuah desa, yakni Desa Tanggondipo. 

Berdasarkan data terakhir, desa ini berpenduduk 129 kepala keluarga dengan luas 270 hektare.

Bundusila memimpin Desa Tanggondipo sejak 2010 silam. Dia pernah mendapatkan dana dari Pemprov Sulawesi Tenggara lewat Program Bahteramas Rp 50 juta setiap tahunnya sejak 2010 hingga 2015. Pencairannya juga bertahap menurut Bundusila, sama seperti dana desa.

Pada tahun yang sama, muncul kebijakan Joko Widodo tentang dana desa. Dan di awal pemberlakuan undang-undang itu, ia mendapatkan dana Rp 250 juta. 

"Tahun ini (2019), pagu anggaran Rp 720 juta kami (juga) dapat," jelasnya.

Terkait kasus desa fiktif, Bundusila mengaku dirinya telah diperiksa kepolisian dari Polda Sulawesi Tenggara hingga tiga kali bertempat di Polres Konawe. Pemeriksaan terkait keabsahan desa yang dipimpinnya, hingga progres pekerjaan yang menggunakan dana desa.

"Mereka (polisi) juga pernah turun lapangan melakukan pengukuran volume pekerjaan," pungkas Bundusila.

Sementara itu, warga Desa Tanggondipo bernama Didin juga justru merasa heran desa tempat tinggalnya disebut bermasalah.

Menurut Didin, Desa Tanggondipo berdiri sejak 2007 silam melalui SK Bupati Konawe Lukman Abunawas, dan merupakan pecahan atau pemekaran dari Kelurahan Uepai. Dan menurut Didin, pemberitaan soal desa siluman ramai sekali dibicarakan warga.

Sebelumnya, setelah masuk laporan mengenai adanya dugaan modus 'Desa Siluman' atau 'Desa Hantu' atau 'Desa Fiktif' guna mengemplang Dana Desa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan penyelidikan tuntas sekaligus menangkap siapapun oknum yang sengaja menciptakan desa fiktif untuk mendapatkan kucuran dana desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dilibatkan bersama Polda Sulawesi Tenggara untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembentukan desa. 

Diduga kuat ada 34 desa bermasalah, tiga di antaranya adalah desa fiktif, yakni Desa Ulu Meraka, Uepai dan Morehe, semuanya di wilayah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00