• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Cacat Hukum, Pengacara Imam Nahrawi Minta Status Hukum Kliennya Dibatalkan

7 November
13:58 2019
0 Votes (0)


KBRN, Jakarta: Mantan Menpora Imam Nahrawi meminta status tersangkanya dibatalkan dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI. Melalui Kuasa Hukumnya Saleh SH MH, Imam Nahrawi menilai penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK tidak sesuai prosedur. 

"Menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi (pemohon) yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," jelas Saleh, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Senin (7/11/2019). 

Dikatakannya penetapan tersangka terhadap kliennya yang tidak sesuai prosedur karena belum ada pemeriksaan saksi-saksi sebelum dikeluarkannya sprindik tanggal 28 Agustus 2019 lalu. 

"Salah satu yang kita permasalahkan  kaitan dengan penetapan Pak Imam Nahrawi sebagai tersangka itu adalah satu ternyata Pak Imam Nahrawi ini, belum diperiksa sebagai calon tersangka, sebagaimana amanah dari putusan MK nomor 21 tahun 2014. Harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, itu tidak dilakukan," kata Saleh.

Saleh menyebut usai penetapan tersangka, Imam langsung diperiksa KPK dan ditahan. Menurutnya, selama di BAP pertama kali pihaknya tak pernah ditunjukkan barang bukti yang mendasarkan dia ditetapkan jadi tersangka. 

"Selain termohon tidak pernah menunjukkan bukti permulaan yang cukup sesuai dugaan suap dan gratifikasi pada saat pemeriksaan pemohon sebagai tersangka pada 27 September, sampai saat ini belum ada tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan penggeledahan yang disertai berita acara penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang disematkan kepada pemohon Rp 26,5 miliar," papar Saleh

Dalam sidang Praperadilan ini pihak imam Nahrawi menyertakan sebanyak 70 bukti bukti untuk menguatkan bahwa penetapan imam sebagai tersangka  oleh KPK cacat hukum.

"Kami telah mengumpulkan dan menyerahkan bukti bukti kepada majelis hakim sebanyak 70 bukti dan juga saksi saksi yang memperkuat bahwa penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan KUHAP alias cacat hukum," pungkasnya.



tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00