• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mendagri: Jabat Bupati Modal Rp 30 M, Pilkada Langsung Banyak Mudharat

6 November
23:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Penghujung 2019, memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Sistem Pilkada Langsung justru mulai dipertanyakan. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melakukan hal tersebut. Dirinya bahkan menilai sistem pemilu seperti itu memakan biaya politik yang tinggi dan kenyataan seperti itu sangat negatif.

Tito melemparkan pertanyaan, apakah sistem politik pemilu pilkada secara langsung ini masih relevan setelah 20 tahun? Satu manfaatnya cuma meningkatkan partisipan demokrasi. Lalu apakah tidak ada manfaat positif lainnya?

"Kami lihat mudaratnya, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp 30 miliar untuk jadi Bupati, mana berani?" kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (6/11/2019).

Di mana mudaratnya? Tito lantas menjelaskan, pembiayaan politik yang tinggi itulah mudaratnya, karena berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, kata dia, untuk menjadi kepala daerah atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sementara uang yang dihasilkan jika terpilih nanti yaitu gaji seorang Kepala Daerah, tidaklah sebanding dengan modal yang dikeluarkan selama lima tahun masa jabatan. 

Karena itu, Tito menyatakan, dalam kapasitasnya sebagai mantan Kapolri, ia tidak kaget jika kepala daerah selalu tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tito tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah, karena tidak ada orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepala daerah itu bukan kejutan buat saya. Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Bayangkan, dia mau jadi bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) anggaplah Rp 200 juta, kalikan 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikalikan 5 tahun masa jabatan, dapat Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. (Mau) Rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi? Bullshit, saya nggak percaya," kata Tito.

Untuk itu, Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.

"Lakukan riset akademik. Boleh, kami dari Kemendagri akan melakukan itu, bagi yang lain institusi sipil, LSM, mari evaluasi. Bisa opsi satu tetap pilkada langsung tapi bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif supaya nggak terjadi korupsi supaya nggak kena OTT lagi," katanya.

Berkaca dari hal itu, Mendagri menyarankan dilakukannya survei dan riset secara akademik terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang sudah berlangsung sejak 2005. Penting dilakukan, untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

"Kalau pilkada langsung dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangkan," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Tito lantas memastikan Kemendagri akan melakukan survei dan riset akademik tersebut. Ia pun mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut melakukan evaluasi. Solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada harus ditemukan agar tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap tangan akibat terlibat kasus korupsi. (Sumber: Jorike Fitri/RRI-Pro3)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00