• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Buntut Korupsi Upsus Siwab, Bupati & Sekda Blora Penuhi Panggilan Kejati Jateng

6 November
15:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Semarang: Penyidik  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memeriksa Bupati Blora, Djoko Nugroho sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) Dinas Peternakan Kabupaten Blora tahun 2017.

“Banyak ya tadi ada 11 pertanyaan sepertinya,” kata Bupati Djoko yang berhasil dimintai komentarnya usai dipriksa sekitar 3 jam sebelum akhirnya masuk kedalam mobil dinas yang menjemputnya dari Pintu belakang Kantor Kejati Jateng, Rabu (6/11/2019)

Djoko mengaku tidak mengetahui perihal penggunaan dana inseminasi dalam program kementrian tersebut.

“Ndak tau saya, itu kan dana dari APBN yang diberikan ke  provinsi langsung kesana,” katanya.

Turut dipriksa juga dalam kesempatan itu, namun tidak berhasil ditemui awak media yakni  Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi.

Aspidsus Kejati jateng, Ketut Sumedana membenarkan ada pemeriksaan bupati namun hanya 11 pertanyaan.

“Tapi kesaksiannya kebanyakan ndak paham kerena tidak terlibat langsung,” tandasnya.

Ketut menambahkan untuk pemeriksaan sekda terdapat sekitar 20 pertanyaan yang diberikan penyidik.

“Dia menjabat sekda ternyata baru tahun 2018, jadi ga tau dia keuangan tahun 2017,  Hasil pemeriksaan nanti penyidik kewenangannya, apakah diperlukan pendalaman lebih lanjut itu kewenangan penyidik,” katanya.

Ketut menyebut hingga kini telah ada sekitar 65 saksi yang telah dipriksa.

“Kalau sekarang sudah tahap kedua, paling enggak minggu depanlah ada pelimpahan untuk Wahyu , kalau Karsimin masih nanti,” jelasnya.

Seperti diberitaan RRI sebelumnya, Kejati telah menetapkan 2 tersangka. Pertama, Mantan Kepala Dinas Peternakan Blora  Wahyu  Agustini dan kedua Mantan Sekretaris dinasnya  Karsimin.

Wahyu  Agustini baru saja menyelesaikan masa penahanan selama 20 hari pada  3 November lalu di Lembaga Penasyarakatan kelas II Wanita Semarang. Sementara, (KM) sedang menjalani masa penahanan sejak 31 Oktober- 13 November 2019 di Lapas Klas 1 Kedungpane.

Keduanya berperan sebagai inisiator dalam mengumpulkan dan menggunakan dana diluar keperluan program Upsus Siwab.

“Infonya digunakan untuk kepentingan perjalanan, selebihnya untuk kepentingan pribadi, diluar kepentingan upsus siwab,” kata Aspidsus sebelumnya.

Menurutnya, dari total Rp 2 miliar dana upsus siwab yang dikucurkan kementrian, senilai Rp 670 juta diantaranya dikumpulkan untuk keperluan lain diluar program tersebut.

Atas kasus tersebut tersangka dikenakan pasal 12, 11 Undang- Undang tindak pidana korupsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00