• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pemerintah Menanggung Sebagian Besar Iuran JKN-KIS

23 October
17:14 2019
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Pemerintah akan menanggung mayoritas besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang rencananya disesuaikan atau dinaikan pada awal tahun 2019.

Sesuai usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per orang per bulan,  kelas 2 naik dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dan kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.

"Besaran usulan sesungguhnya masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. Dengan nilai yang diusulkan saat ini, Pemerintah pun masih mendapat porsi atau andil yang besar yaitu sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah (ASN), TNI, dan Polri," ungkap Sekretaris Utama BPJS Kesehatan, Kisworowati dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Yogyakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurutnya, dari 221 juta peserta JKN-KIS saat ini, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. 

"Jadi, kalau iuran BPJS itu disesuaikan maka pihak yang paling merasakan dampaknya tentunya adalah pemerintah karena harus menanggung iuran lebih dari separuh peserta JKN-KIS. Namun pemerintah tetap concern untuk menanggung semua itu."

Hal ini, lanjut Kisworowati, menunjukkan komitmen pemerintah agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kisworowati juga mengungkapkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, berdampak menambah iuran sebesar rata-rata  Rp27.078 per bulan per buruh angka ini  sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan(suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp.5.400 per jiwa per bulan,” terangnya.

Kisworowati menegaskan besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. 

"Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp1.500 per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang dari Rp 5.500 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.500. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.500,’’ tuturnya.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan, Kisworowati mengatakan penyesuian iuran itu harus dilakukan karena kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

“Iuran saat ini tidak mampu menutupi biaya layanan kesehatan para peserta, risiko defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) akan semakin membesar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu layanan kesehatan para peserta saat berobat," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00