• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Jadi Negara Penghasilan Teratas Dunia, Jokowi Siapkan Dua RUU

20 October
17:36 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo mengutarakan, Indonesia berpotensi besar keluar dari 'jebakan' negara berpenghasilan menengah. Potensinya sangat besar keluar dari zona tersebut, apalagi saat ini bangsa Indonesia dalam proses menerima bonus puncak demografi, dimana jumlah penduduk produktif jauh lebih besar.

Hal itu menurut Jokowi menjadi sebuah tantangan sekaligus kesempatan besar. Namun bonus demografi akan menjadi masalah besar jika pemerintah nantinya tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, keuntungan bangsa ini akan semakin besar lagi jika memang berhasil membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di semua lini.

"Lima tahun ke depan yang ingin kami kerjakan adalah pembangunan SDM, prioritas utama. Yaitu SDM pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), bahkan hingga bisa mengundang talenta-talenta global untuk kerja sama," ujar Presiden Jokowi dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI periode 2019-2024, di ruang paripurna, gedung DPR/MPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Tapi Jokowi mengingatkan, untuk mencapai semua itu, hal pertama yang harus dipahami adalah keberhasilan tidak bisa dicapai dengan cara lama, melainkan harus menempuh cara baru, dimana optimalisasi industri menjadi sangat penting dan berjalan seiring penggunaan teknologi.

Kedua, infrastruktur juga harus dilanjutkan, yang kali ini akan menghubungkan kawasan produksi ke distribusi, serta menyambungkannya lagi ke kawasan wisata maupun perekonomian rakyat atau UMKM. 

"Yang mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," kata Jokowi.

BACA JUGA: Jokowi Akan Paksa Birokrat Kerja Cepat Berorientasi Pada Hasil

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.  Masing-masing UU tersebut akan menjadi “Omnibus law”, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.  Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. 

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II,  eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," imbuh Presiden.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.  Dan terakhir, atau yang kelima adalah transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa secara modern.

BACA JUGA: Sah! Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Presiden dan Wapres RI 2019-2024

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00