• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Sepahit Apapun, KPK Tetap Jalankan UU Hasil Revisi

17 October
13:54 2019
1 Votes (5)

KBRN, Padang: Setelah berusia 30 hari kerja, sejak diketok palu pada 17 September lalu, Revisi UU KPK nomor 30 Tahun 2002, hari ini menjadi Undang-Undang yang sah. Juru bicara KPK Febridiansyah di kantor RRI Padang, Kamis siang (17/10/2019) mengatakan, sepahit apapun konsekuensi dari UU tersebut, KPK tetap harus melaksanakannya.

“Walaupun publik nanti menilai KPK akan tidak garang lagi, ya itu persepsi publik. Intinya KPK tidak patah semangat memberantas korupsi, walaupun sesekali bersedih bolehlah,” ungkapnya sembari bercanda.

Febri menjelaskan, dengan UU KPK yang diperbarui, kerja KPK ke depan tidak bisa disamakan dengan kerja sebelumnya. Apalagi ada 26 poin dalam UU itu yang berpotensi melemahkan KPK. Sebab ada sejumlah kewenangan yang dibatasi atau dikurangi, sebut saja penyadapan, cekal.

“Analoginya, kita biasanya berlari dengan kecepatan 40 km/jam dengan membawa tas ransel. Apa iya, kita masih bisa berlari dengan kecepatan yang sama jika beban ditambah, dan jalan dibuat berliku,” ucapnya.

Febridiansyah menegaskan, KPK tetap berupaya menjadi lembaga independen, meski KPK saat ini diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif. Walaupun banyak klausul di UU yang membuat birokrasi kinerja KPK menjadi rumit dan panjang, apalagi dengan hadirnya dewan pengawas.

“Kita jalankan, meski ada kemungkinan penerbitan Perpu pembatalan UU, tapi itu sepenuhnya terserah pada presiden,” tuturnya.

Sementara itu, kehadiran KPK di RRI Padang, yakni dalam rangka dialog edukasi pemberantasan korupsi dengan tema potensi korupsi di legislatif dan eksekutif, yang direlai 85 lembaga radio lokal di seluruh Indonesia. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00