• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Mulai Besok Semua Produk Makanan dan Minuman Harus Bersertifikasi Halal

16 October
22:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Mulai esok hari, semua produk makanan dan minuman harus mengantongi sertifikat halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bukan lagi lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman, melainkan Kementerian Agama.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Mastuki HS menjelaskan, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Yakni berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sementara undang-undang tersebut diundangkan pada 17 Oktober tahun 2014 lalu.

"Jadi mulai besok itu sebenarnya tanggal dimulainya proses sertifikasi halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk-produk untuk makanan dan minuman saja," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (16/10/2019).

Meski undang-undang tersebut berlaku besok, dia menekankan bahwa bukan berarti produk makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal langsung diberi sanksi.

"Karena besok itu baru dimulainya kewajiban bersertifikat halal," tandasnya.

Sementara itu, lanjut dia, bagi pelaku usaha produk makanan dan minuman yang sekarang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI masih boleh menggunakan label halal tersebut hingga masa berlaku sertifikat habis. 

"Yang dimaksudkan kewajiban bersertifikat halal, besok tanggal 17 Oktober itu dimulai bagi yang baru atau yang belum memiliki sertifikat halal," jelasnya.

Perlu diketahui, UU JPH juga mengatur tentang BPJPH menjadi lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Bukan lagi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Terkait itu, Mastuki memastikan kalau pihaknya tetap akan melibatkan MUI.

"Jadi proses yang kemarin itu BPJPH sebagai administrator, yang mengadministrasikan bagaimana mendaftar, kemudian kita membawa dokumen tadi itu ke LPH kemudian MUI dan terakhir sampai kembali lagi ke BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Itu saja yang berubah, kalau yang lainnya tetap sama," jelasnya.

"MUI tetap dilibatkan, tidak berubah, dengan fungsi penetapan halal melalui sidang fatwa, kemudian yang kedua yang sekarang masih ada ya LP POM untuk melakukan pemeriksaan produk," pungkasnya. (Foto: halalmui.org)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00