• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

KPK Bongkar Peran Tersangka Mantan Bupati Seruyan Darwan Ali Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan

14 October
21:46 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini telah menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap proyek pembangunan pelabuhan. 

Tersangka baru yang dimaksud adalah Darwan Ali. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui pernah menjabat  Bupati Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan bahwa proyek itu berpotensi menimbulkan kerugian anggaran keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

"Diduga kasus perkara ini menimbulkan kerugian keuangan negara dirugikan sekitar Rp 20,84 miliar," kata KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/10/2019).

Darwan sebelumnya diketahui telah menjabat sebagai Bupati Seruyan (Kalteng) selama 2 periode secara berturut-turut. Pertama periode masa jabatan 2003 hingga 2008, kedua periode masa jabatan 2008 hingga 2013.

KPK menduga dugaan suap proyek pembangunan pelabuhan yang diduga dikorupsi oleh Darwan tercatat pada tahun 2007 hingga 2012. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan. 

Menurut Febri, penyidik KPK menduga ada banyak kejanggalan selama proyek pembangunan itu berjalan. KPK menduga Darwan mengatur agar proses lelang proyek itu dimenangkan oleh PT Swa Karya Jaya (SKJ).

KPK menduga direktur perusahaan itu merupakan kawan dekat Darwan yang mendukungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Addendum melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen," kata Febri  Diansyah kepada wartawan. 

KPK menduga Darwan menerima uang melalui anaknya dari PT SKJ dalam beberapa kali penerimaan. Total penerimaan diduga mencapai Rp 687.500.000.

Darwan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00