• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Harap Jokowi Tunda Pelaksanaan UU KPK Yang Telah Disahkan

14 October
15:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menunda pelaksanaan dari Undang-Undang KPK hasil revisi yang telah disahkan, karena jika dilaksanakan nantinya banyak menimbulkan permasalahan.

"Kami masih sangat berharap kepada Presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan. Ada lebih 26 pelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Laode pun mencontohkan pelemahan yang paling krusial jika revisi UU KPK itu disahkan, yakni dipangkasnya kewenangan komisioner KPK dan juga soal dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Laode juga menilai bahwa dibentuknya dewan pengawas akan menimbulkan kerancuan.

"Misalnya yang paling krusial itu pimpinan KPK bukan pimpinan tertinggi lagi bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan komisioner KPK ke depan," tambah Laode.

"Dewan pengawas ini juga akan menimbulkan kerancuan yang utama karena satu bahwa dewan pengawas juga bukan penegak hukum tetapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan bahkan penyadapan, Bagaimana seorang bukan penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini betul-betul akan sangat mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan," lanjutnya.

Namun demikian, Loade menyatakan KPK siap menjalankan UU KPK hasil revisi dengan segala keterbatasan jika Presiden nantinya tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK sesuai tenggat waktu 17 oktober.

"Kami berharap bahwa Presiden akan mengeluarkan Perppu kami sangat berharap itu. Kalau pun seandainya tidak dikeluarkan kami akan menjalankan undang-undang yang ada dengan segala keterbatasannya tetapi pada saat yang sama kapan mulai berlakunya undang-undang yang baru, apakah mungkin undang-undang yang baru itu bisa terlaksana sebelum ada dibentuk dewan pengawas, misalnya," lanjutnya.

Selain itu, Laode juga menyesalkan karena KPK lembaga yang akan menjalankan UUD tersebut tidak dilibatkan sama sekali, mulai dari proses pembahasan sampai hasil terkait revisi UU KPK.

"Terus terang kami sangat menyesalkan mulai dari prosesnya sampai dengan hasilnya karena memang kami tidak diikutkan di dalam proses ini. Seperti Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) mengatakan bahwa 'Undang-Undang KPK yang baru itu sama dengan membikin baju tanpa mengukur orang yang akan memakai baju itu'. Saya pikir itu analogi yang pas sama sekali," kata Syarif.

Setelah UU KPK hasil revisi disahkan DPR pada 17 September 2019, maka setelah 30 hari, yang artinya pada 17 Oktober 2019, meskipun tanpa adanya tanda tangan dari Presiden Joko Widodo, maka UU KPK akan berlaku. Dengan begitu, tinggal 3 hari lagi potensi pelemahan upaya pemberantasan korupsi akan berlaku.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00