• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Kuasa Hukum: Kejakgung Tak Dapat Ajukan PK terhadap Kasus Korupsi Bank Mandiri

13 October
16:28 2019
2 Votes (3.5)

KBRN, Jakarta : Kejaksaan Agung kemungkinan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung  yang menolak kasasi jaksa dalam kasus pembobolan Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat, terkait pinjaman kredit PT Tirta Amarta Bottling (TAB) sebesar Rp1,8 triliun.

Menurut Supriyadi SH, MH - kuasa hukum dari terdakwa kasus Bank Mandiri Roni Tedi, jaksa tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan bebas MA yang membebaskan terdakwa kasus korupsi  Bank Mandiri Rp 1,8 triliun itu sesuai pasal 363 KUHAP. 

"Berdasarkan pasal 263 terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung," ungkap Supriyadi kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/10/2019). 

Dijelaskannya, keinginan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali  terhadap kasus Bank Mandiri akan berdampak terhadap tidak adanya kepastian hukum. 

"Kalau di kemudian hari jaksa mengatakan kita tidak terima, kita akan mencari celah, tidak ada kepastian hukum di dunia ini orang sudah diputus bebas dicari-cari  kesalahannya. Dalam menegakkan hukum, apapun keputusan hakim kita terima. Itulah kita mengakui negara kita negara hukum, kalau nggak ngapain disidangkan," jelasnya. 

Menurut Supriyadi, sejak awal jaksa sudah tahu perkara ini tidak bisa dilanjutkan ke  pengadilan karena kerugian negaranya berubah-ubah.

"Kerugian negara yang diajukan JPU selalu berubah-ubah dari 1,4 terus 1,6 dan terakhir 1,8 trilyun. Sedangkan kerugian negara itu harus kongkrit, dia harus final, dia harus actual lost nyata dapat dihitung dan tidak berubah-ubah. Nah, kalau berubah-ubah tidak bisa," tuturnya. 

Dikatakannya, bila jaksa tetap  memaksakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, maka akan sia-sia dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja. 

"Kalaupun jaksa memaksakan  mengajukan PK, pasti akan menggunakan biaya dari Negara. Jaksa sendiri melanggar hukum karena menggunakan biaya Negara untuk keperluan yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang  karena pasti akan di tolak MA," pungkasnya. 

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo  menyebutkan, upaya hukum luar biasa itu akan dilakukan sepanjang ditemukan adanya novum atau bukti baru.

Apalagi, pihaknya mendapatkan bahwa kabar dua dari lima hakim MA tingkat kasasi melakukan dissenting opinion. 

“Berarti mereka tidak ada kesamaan sikap dan pendapat,” kata Jaksa Agung. 

Dijelaskan HM Prasetyo, pihaknya belum dapat memastikan kapan akan  mengajukan PK. 

“Karena kami belum terima salinan putusan kasasi MA, jadi kita belum tahu harus mengambil langkah hukum apa termasuk  soal  PK," tuturnya.

Prasetyo pun tetap meyakini kasus pembobolan Bank Mandiri tersebut  telah terbukti secara sempurna  atau Voltooid 

Kalau berkas perkara sudah kita limpahkan ke pengadilan tentu benar-benar kita yakini dapat dibuktikan,” ucapnya.

Bukti adanya tindak pidana korupsi  pada pemberian kredit bank mandiri cabang Bandung dapat dilihat  dari sisi pengajuan kredit, tambahan kredit yang didasarkan jaminan fiktif, nominal yang spektakuler, serta tidak jelas peruntukannya atau tidak sesuai dengan apa yang diajukan.

“Tapi faktanya, ketika pihak lain ternyata membebaskan karena mungkin alasan-alasan yang kita sendiri tidak jelas padahal bukti bukti dan fakta sudah sangat jelas adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat besar," pungkasnya. 

Seperti diketahui, Majelis Hakim kasasi MA yang terdiri dari Suhadi, Andi Samsan Nganro, Krisna Harahap, Abdul Latief, dan Leopold Luhut Hutagalung, pada Selasa (1/10/2019) telah menolak kasasi jaksa atas enam dari tujuh terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri Cabang Bandung, yang sebelumnya ketujuh terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Keenam terdakwa yaitu Direktur PT TAB Rony Tedy dan Head Accounting PT TAB Juventius, serta empat terdakwa dari pihak Bank Mandiri.

Keempatnya yaitu Surya Beruna (Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung), Teguh Kartika Wibowo (Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung), Frans Eduard Zandstra (Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung), dan Poerwitono Poedji Wahjono
(Wholesale Credit Risk Head-WCK Bandung). 

Sedang terdakwa Totok Suharto (Komite Pemutus Tingkat Pertama Bank Mandiri) baru sidang kasasinya pada 7 Oktober 2019.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00