• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Kejari Sorong Tetapkan Dirut PT PIM Tersangka

8 October
14:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta :  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mukri mengatakan  Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan Direktur Utama PT PIM  berinisial R alias RS dan IK berstatus Pegawai Negeri SIpil (PNS) sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 5 miliar.

“Setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaaan tindak pidana korupsi kegiatan Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat T.A. 2017 diperoleh 2 (dua) alat bukti dalam menjerat tersangka : “R alias RS“ berstatus Direktur Utama PT PIM dan tersangka : “IK” berstatus Pegawai Negeri SIpil (PNS) selaku PPK pada proyek kegiatan tersebut,” ungkap Mukri  pada wartawan di gedung Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selasa (8/10/2019)

Dijelaskanya  para tersangka diduga menggunakan uang  Proyek kegiatan normalisasi sungai Malawili ini dengan anggaran sebesar Rp 5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kontraktor pemenang yaitu PT. PIM dengan nilai kontrak yang dimenangkan nya sebesar Rp 3.998.307.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang wajib diselesaikan oleh PT.PIM selama 45 (empat puluh lima) hari kerja semenjak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

"Hal ini telah dilakukan oleh PT.PIM dan telah menerima pembayaran 100% atas persetujuan dari PPK , namun dalam perjalanan waktu diketemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai antara volume dan kualitas pekerjaannya, yakni terdapat kerusakan di beberapa titik pekerjaan, mutu beton tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan terdapat kekurangan volume dalam pekerjaan pasangan batu. Sehingga diketemukkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.349.371.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),” jelasnya.

Menurutny para tersangka dijerat dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan KUHP.

"Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo. pasal 18 UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00