• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR: Jika Perppu Terbit, Jokowi Offside

6 October
15:23 2019
2 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI, M Nasir Djamil mengharapkan agar semua pihak menghormati proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. 

Jika ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan apa yang ada di dalam undang-undang,  maka langkah konstitusional dengan cara  melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, adalah sikap kstaria dan akademik. 

Hal itu disampaikan oleh Nasir terkait pro kontra penerbitan Perppu KPK oleh Presiden.

Meskipun Perppu merupakan hak subjektif Presiden, tapi  DPR juga ingin mengingatkan bahwa UU KPK hasil revisi adalah hal yang disepakati  dan disahkan setelah mendapat persetujuan oleh kedua lembaga negara itu. 

Makanya, tidak elok jika Presiden menolaknya dengan cara menerbitkan Perppu. 

"Perppu KPK itu seperti kita memukul air dalam baskom. Percikan airnya  pasti mengenai wajah kita. Karena itu jika Perppu diterbitkan, penilaian saya Presiden akan offside," ujarnya di dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Minggu (6/10/2019).

Dikatakan politikus asal Aceh ini, tokoh-tokoh masyarakat yang mendesak Presiden menerbitkan Perppu, disadari atau tidak, seperti  menyandera Presiden. Bahkan mereka juga mendikotomi dan cenderung menyederhanakan masalah.

 "Yang menolak Perppu disebut pro koruptor, sedangkan yang setuju dinilai anti koruptor. Pembelahan ini cenderung menjauhkan kita dari solusi," tegasnya.

Selanjutnya, Nasir mengharapkan agar perdebatan pro dan kontra Perppu lebih akademis dan terhormat, maka langkah melakukan uji materi, sangat dianjurkan. 

Biarlah para hakim di MK yang menilai dan memutuskan bahwa norma-norma yang diatur dalam revisi UU KPK konstitusional atau sebaliknya.

"Kita harus percaya dengan MK dan menghindari saling sandera. Uji materi meskipun memakan waktu yang tidak pendek, tapi berguna bagi pembelajaran anak bangsa, terutama kalangan terpelajar dan mahasiswa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang hukum yang demokratis," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00