• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Dewan Pers: RUU KUHP Masih Tumpang Tindih

21 September
12:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sebagian dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai tumpang tindih dengan beberapa undang-undang yang sudah ada. Diantaranya dengan Undang-Undang tentang Pers.

Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya bahkan mengatakan kalau RUU KUHP mengancam kebebasan pers di negeri ini. 

"Kita lihat ini terlihat tumpang tindih seperti dengan UU Pers," tegasnya dalam diskusi bertajuk "Mengapa KUHP Ditunda?" di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Diantaranya pasal 218 yang mengatur tentang kritik yang bisa saja dianggap sebagai menghina presiden dan wakil presiden bisa dipidana penjara paling lama tiga tahun, enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Padahal, menurut dia, setiap pejabat publik mestinya harus bisa menerima konsekuensi untuk dikritik.

"Kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi itu baru jadi persoalan," tandasnya.

Perlu diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menunda pembahasan RUU tersebut. Jokowi juga meminta agat pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019.

Belakangan, penolakan berbagai elemen, baik dari elemen organisasi masyarakat, mahasiswa dan para aktivis terus saja dilakukan atas pengesahan RUU KUHP. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00