• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Presiden Minta DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Ada Perbaikan 14 Pasal

20 September
16:19 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan sikap Pemerintah atas unjuk rasa sejumlah elemen baik mahasiswa maupun masyarakat atas rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 24 September 2019 mendatang.

Didampingi Mensesneg Pratikno, Presiden Jokowi membacakan sikap yang diambil Pemerintah adalah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan RKUHP. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Kepala Negara meminta DPR mengkaji ulang sekitar 14 Pasal dalam RKUHP, berdasarkan masukan dari masyarakat.

"Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, hari ini.

Dirinya juga meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menggali masukan-masukan dari masyarakat terkait RKUHP tersebut.

Seperti diketahui, penyebab adanya penolakan atas RKUHP menjadi KUHP adalah karena sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, yakni pasal penghinaan presiden, pasal aborsi, makna zina atau persetubuhan diluar nikah serta pasal pencabulan sesama jenis.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00