• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

KPK Selamatkan Aset Negara Rp 28,7 Triliun pada Semester I 2019

20 September
12:44 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) mengumumkan terkait perkembangan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sepanjajg semester I  2019. KPK mengaku telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp 28,7 triliun selama 6 bulan pertama sejak Januari hingga Juni 2019.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester 1 atau 6 bulan pertama di tahun 2019.

Febri menjelaskam jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber, diantaranya  piutang pajak daerah senilai Rp 18,8 triliun, penyelamatan aset pemda Rp 6,8 triliun dan optimalisasi pajak daerah Rp 2,2 triliun.

Menurut Febri, ada juga perolehan atas penghapusan pembebasan cukai rokok pada kawasan ekonomi khusus Batam senilai Rp 900 miliar.

"Penyelamatan keuangan daerah dari penagihan piutang pajak daerah yang terbesar merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebesar Rp 18,5 triliun” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Menurut Febri, piutang pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tersebut terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air tanah (PAT), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Febri menambahkan, kontribusi penyelamatan uang negara itu juga berasal dejumlah daerah lainnya mulai dari dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, hingga Kota Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyelamatan keuangan daerah ini merupakan kontribusi bersama KPK bersama jajaran pimpinan dan pegawai di instansi-instansi yang bekerja sama dalam pencegahan Korupsi.

KPK menghimbau agar upaya ini terus dilakukan di daerah-daerah tersebut dan juga daerah lain, termasuk juga instansi di pusat.
KPK juga berhasil menyelamatkan aset pemda yaitu, seperti aset Gedung YTKI milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp 1,8 triliun.

Kemudian KPK juga berhasil mengambialih aset Stadion Barombong yang diserahkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kepada Pemprov Sulsel senilai Rp 2,5 triliun.

KPK juga menyelamatkan aset berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT kepada pemprov DKI Jakarta senilai Rp 1,9 triliun.

Selanjutnya KPK juga berhasil menembalikan sejumlah aset berupa tanah milik PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 m2 senilai Rp 500 miliar. Serta aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Kota Binjai, Bolmong, Kepri dan Jambi.

Febri mengatakan optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah saat ini menjadi fokus pendampingan KPK. Kegiatan OPD merupakan penyelamatan uang negara yang bersumber dari pajak.

"KPK terus berupaya jalankan tugas penindakan dan pencegahan korupsi secara paralel dan terintegrasi. Jika korupsi belum terjadi, maka upaya pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik perubahan sistem ataupun melalui fungsi trigger mechanism untuk mendorong penertiban aset dan kepatuhan, serta pendidikan antikorupsi” kata Febri Diansyah.

KPK juga menghimbau agar para penyelenggara negara bisa menahan diri dari korupsi. KPK mengatakan bakal menindak tegas oknum yang melakukan korupsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00