• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pemekaran Wilayah, Perubahan Dokumen Penting Jadi Masalah Baru

20 September
07:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surakarta : Pemekaran Wilayah di Kota Solo sedikit banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat, khusunya untuk perubahan administrasi. Dalam perubahan administrasi kependudukan sepenuhnya ditanggung Pemkot. Sementara untuk dokumen lain seperti SIM, Surat Kendaraan dan Tanah warga harus mandiri.

Untuk diketahui, dua kelurahan di Kota Solo telah dimekarkan menjadi lima kelurahan. Di antaranya tiga kelurahan di Kecamatan Banjarasi dan dua Kelurahan di Pasarkliwon. 

Proses pemekaran tersebut hampir dipastikan selesai dengan lancar. Bahkan tahun ini pemkot telah mengajukan pemekaran tiga kelurahan lagi. Yakni Mojosongo menjadi tiga kelurahan, Pajang dan Jebres masing-masing menjadi dua kelurahan. 

Namun demikian konsekuensi dari pemekaran wilayah yang tujuanya untuk memaksimalkan pelayanan juga ada dampak negatifnya. Di antaranya perubahan adiministarai kependudukan dan surat-surat berharga seperti BPKB dan Sertifikat Tanah. 

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemkot Surakarta Hendro Pramono menjelaskan, untuk admintarasi kependudukan pemkot Surakarta menanggung sepenuhnya. Sedangkan surat lain kendaraan, Sim dan Sertifikat hasil koordinasi instansi terkait dapat dilakukan bersamaan dengan masa berlakunya atau saat balik nama jual beli. 

"Adminduk difasilitasi pemkot, masyarakat tidak perlu mengajukan, sepenuhnya diurus Pemkot gratis. Untuk Dokumen lain itu tidak pengaruh tidak pengaruh kecuali ada perkara hukum. Seperti SIM itu dirubah saat pergantian, kemudian BPKB, Sertifikat saat transaksi hukum, atau dijual," kata Hendro saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2019).

Sementara itu Kasi Identitas dan Pencatatan Kependudukan Dukcapil Surakarta Subandi mejelaskan, proses perubahan administrasi kependudukan bagi warga terdampak pemekaran saat ini sudah berjalan. Bahkan rata-rata sudah mencapai 80 persen. 

"Rekam data sudah selesai. Jemput bola di wilayah sudah kami hentikan. Sisanya 15 persen kita layani di kantor dengan petugas khusus," ungkapnya.

Hanya saja yang menjadi kendala yakni untuk Blanko e KTP yang sampai saat ini belum tersedia. Sehingga masyarakat hanya diberikan surat keterangan.

"Untuk Warga lima kelurahan itu, sementara kita terbitkan rekam e  ktp, diberikan blangko e KTP langsung dicetak. Tapi untuk KIA dan KK langsung kita cetak karena masuk anggaran APBD," ujarnya.

Sementara itu menyikapi rencana pemekaran di tiga wilayah selanjutnya, Dispendukcapil siap untuk memberikan pelayanan adminitrasi. Pihaknya akan kembali melakukan jemput bola dalam perubahan admintrasi kependudukan ini.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00