• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KUHP Atur Staf Istana Bisa Adukan Konten Penghinaan Presiden

19 September
13:57 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dengan adanya UU ITE dewasa ini, media sosial masih saja penuh dengan konten penghinaan secara fisik maupun kehormatan terhadap Presiden/Kepala Negara.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua yang mengatur Tindak Pidana, tepatnya Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Bagian Kedua Pasal 218 ayat (1) berbunyi; "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV". Denda Kategori IV adalah sejumlah Ro200.000.000,00.

Di dalam Pasal 219 diperkuat bahwa, "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Penghinaan terhadap Kepala Negara tidak menjadi sebuah serangan apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri. Seperti bunyi Pasal 218 ayat (2), "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri". 

Semisal, Kepala Negara secara sengaja atau tidak disengaja melontarkan pernyataan pedas terhadap suatu daerah tertentu atau seseorang, kemudian dibalas komentar pedas lagi oleh yang bersangkutan maupun orang dari daerah yang dimaksudkan. Ini tidak bisa dimaknai sebagai sebuah penghinaan, karena hanya membela diri atas hinaan atau komentar pedas yang dilontarkan sebelumnya. 

Pasal yang mengatur hukuman dari perbuatan atas penghinaan harkat dan martabat simbol negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden bisa cepat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, karena pengaduan tidak lagi harus menunggu dibuat seseorang atau organisasi dan sejenisnya.

Pasal 220 ayat (1) mengatur bahwa, "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan", dengan penjelasan mengenai 'dituntut berdasarkan aduan' ada pada ayat (2) yang berbunyi; "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden".

Dalam hal ini, dapat ditafsirkan atau dimaknai, staf Presiden dan Wakil Presiden, Tenaga Ahli, bagian staf media sosial, serta aparatur di sekitar Presiden maupun Wakil Presiden dapat menjadi pelapor awal jika memang menemukan konten yang masuk kategori Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

BACA JUGA: KUHP Baru Justru Semakin Sulit Menghukum Mati Bandar Narkotika

Artinya memang tak perlu menunggu masyarakat yang melaporkan, akan tetapi dapat diinisiasi langsung oleh semua bagian staf Presiden maupun Wakil Presiden yang memang mendapatkan mandat atau mereka yang memang sesuai bidangnya, semisal staf medsos Presiden dan Wakil.

Penghinaan terhadap Kepala Negara beserta wakilnya selama ini biasa dilakukan melalui media elektronik, yang otomatis berbentuk sebuah informasi elektronik. 

Sudah diatur dalam Buku Pertama KUHP Bab V Pengertian Istilah, tepatnya Pasal 158, bahwa Informasi Elektronik itu adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat saja menjadi ancaman kekerasan. Kenapa demikian? 

Karena seperti tertulis dalam Buku Pertama KUHP Bab V 'Pengertian Istilah', tepatnya Pasal 147, bahwa "Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan".

Dalam hal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat, baik Presiden maupun Wakil Presiden dianggap korban. Hal ini ikut diatur pada Buku Pertama KUHP Bab V Pengertian Istilah, tepatnya Pasal 185, bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana".

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00