• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Tolak Revisi UU KPK, Massa KAMPAK Geruduk Gedung DPRD Subang

19 September
13:13 2019
1 Votes (5)

KBRN, Subang : Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) berunjukrasa di depan Gedung DPRD Subang, Kamis (19/9/2019), mereka menolak revisi Undang-undang KPK, yang baru saja disahkan.

Penanggungjawab aksi unjukrasa massa KAMPAK Asep Sumarna Toha dalam orasinya menyatakan, revisi UU KPK merupakan upaya politik untuk pelemahan peran KPK dalam pemberantasan korupsi, melalui format politik demokrasi, guna melindungi korupsi.

"Kami menilai bahwa, revisi UU KPK yang sudah disahkan, ada upaya pelemahan KPK, maka kami menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan itu, dengan menggunakan format politik demokrasi," kata Asep.

Massa KAMPAK juga menyebutkan, revisi UU KPK cacat hukum, karena dilakukan tidak melibatkan KPK, yang secara prosedural KPK harus dilibatkan.

"Jadi  revisi UU KPK ini jelas manuver politik, dan upaya pelemahan KPK ini sudah beberapa kali digulirkan, tetapi tidak berhasi, dan hari ini pelemahan itu berhasil, selamat bagi para koruptor," tegasnya.

KAMPAK juga mencatat ungkap Asep, selama ini ada 255 perkara yang ditangani KPK selama ini, 130 perkara melibatkan Kepala Daerah, 6 Pimpinan Partai Politik, 27 Kepala Lembaga atau Kementerian yang terjerat kasus korupsi.

"Dari 255 perkara korupsi yang ditangani KPK selama ini, didominasi oknum-oknum politisi," terang Asep. Dengan disahkannya  revisi UU KPK itu KAMPAK ikut prihatin, celah untuk keleluasan koruptor yang jelas-jelas merupakan pelanggar HAM berat.

"Revisi UU KPK ini menjadi keleluasaan bagi para koruptor pelanggar HAM," pungkasnya. Kemudian massa KAMPAK membubarkan diri dengan tertib, aman dan kondusif, yang mendapatkan pengawalan dari Satpol PP, dan Dalmas Polres Subang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00