• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Sahkan RUU KUHP

19 September
09:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sepakat perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dibahas ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa Revisi Undang-undang KUHP akan dibawa ke dalam rapat Paripurna pada 24 September mendatang. 

"Sudah diselesaikan dalam pembicaraan tingkat 1. Mudah-mudahan rencananya mau dibawa ke paripurna tanggal 24 September," kata Yasonna dalam keterangan, Kamis (19/9/2019).

Kesepakatan tersebut diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada Rabu (18/9/2019).

"Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?" ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.

"Setuju," jawab serempak Anggota Komisi III.

Sebelum disepakati perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tahapan tingkat II, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah kepada DPR untuk menghapus Pasal 418 di RKUHP, karena khawatirnya pasal tersebut dapat menjadi belenggu.

“Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop, dihapus," kata Yasonna.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00