• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Selain Menpora Imam Nahrawi, Ini Daftar Tersangka Suap Lainnya

18 September
18:30 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya.

Selain menetapkan Menpora senagai tersangka dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga MiftahuI Ulum sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses Penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, dan melakukan Penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainny. Dalam Penyidikan tersebut ditetapkan dua orang sebagai tersangka” kata Alexander Marwata dalam konferensi persnya Rabu (18/9/2019).

Kasus ini bermula ketika OTT yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2018 terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada KomiteOlahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang tunai di kantor KONI sebesar Rp7,4 miliar dan menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu :

a. EFH (Ending Fuad Hamidy), Sekretaris Jenderal KONI
b.  JEA (Jhonny E. Awuy), Bendahara Umum KONI
c.  MUL (Mulyana), Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga
d. AP (Adhi Purnomo), Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dkk
e.  ET (Eko Triyanto), Staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dkk

Sebanyak dua tersangka EFH dan JEA telah diputus bersalah oleh PN Tipikor DKI Jakarta. Tiga

tersangka lainnya masih menjalani proses persidangan . Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17,9 miliar. Dalam perkara tersebut, diduga KONI pada tahap  awal mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut diduga sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19.13% dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.


“Pada proses persidangan telah muncul dugaan penerimaan oleh pihak lain di Kementerian
Pemuda dan Olahraga dan/atau  pihak lain terkait dengan penggunaan anggaran Kementerian

Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014-2018. Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, melalui asisten pribadinya.” tambah Alex.

KPK menduga Menpora Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum Asisten pribadinya Dalam rentang 2014 – 2018 menerima uang sejumlah Rp14.700.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah). Selain penerimaan uang tersebut, KPK juga menyebut dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11.800.000.000,-(sebelah milyar delapan ratus juta rupiah).

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp26.500.000.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora.” tegas Alex.

KPK menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan Pribadi Menpora dan pihak lain yang
Terkait.

Sebelumnya, proses Penyelidikan dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Menpora Imam Nahrawi, sebanyak 3 kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada 31 Juli, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00