• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Soal Pemberantasan Korupsi, Wiranto: Rakyat Harus Percaya kepada Pemerintah

18 September
16:10 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pemerintah memberikan penjelasan terkait adanya polemik di tengah masyarakat yang pro dan kontra tentang Revisi Undang-Undang (RUU) No 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sempat diprotes sejumlah pihak termasuk KPK, namun akhirnya Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tetap mengesahkan UU tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menggelar acara jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9/2019) menjelaskan, masyarakat hendaknya tidak mencurigai lembaga negara, terutama Presiden Joko Widodo, terkait komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Menurut Wiranto, rakyat hendaknya percaya kepada pemerintah terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan menjadi undang-undang.

“Kita hilangkan kecurigaan terhadap lembaga negara yang mengolah masalah ini, misal DPR akan balas dendam karena terlibat masalah korupsi. Juga jangan curiga dengan presiden seakan-akan ingkar janji tidak propemberantasan korupsi dan sebagainya, maka kecurigaan itu dihilangkan dulu,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Menurut Wiranto, RUU KPK itu sebenarnya sudah selesai karena sudah diketuk palu sebagai tanda disahkan di DPR kemarin. Wiranto kemudian berkomentar terkait pro dan kontra soal revisi undang-undang tersebut.

Wiranto mengaku bahwa dirinya tidak ingin ikut campur terkait disahkannya UU KPK tersebut. Menurut Wiranto, sebuah undang-undang sebagai peraturan tak berlaku abadi sehingga tak bisa disentuh-sentuh untuk diubah.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya dalam sistem demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kebebasan yang tidak terbatas.

“Masyarakat harus memahami dan tak ada lagi yang mempermasalahkan persoalan perubahan UU KPK agar tak menguras energi bangsa, pemerintah sebenarnya  tidak ingin pemberantasan korupsi, juga pencegahannya kemudian menjadi tumpul di Indonesia” kata Wiranto.

“Kalau pemerintah ingin menumpulkan pemberantasan korupsi, tentu langkah tidak seperti ini. Kami ingin memperkuat, memberi kepastian KPK akan bertindak dengan dasar atau basis undang-undang yang berlaku di Indonesia,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta.

Sementara itu sebelumnya diberitakan bahwa DPR telah selesai melakukan pembahasan  RUU KPK, bahkan hak  itu telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00