• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Penindakan Hukum KPK Harusnya Luar Biasa

18 September
15:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yasin menyoroti hasil revisi dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang baru saja diresmikan.

Menurutnya, pada pasal tersebut berisi birokrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tersangka korupsi berbeda dengan sebelumnya dimana tersangka korupsi seperti pejabat negara dapat langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu persetujuan Presiden seperti yang tertera pada undang-undang 32 tahun 2004.

“Khusus yang diatur undang-undang lain maka tidak berlaku di KPK,” ujarnya dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, Rabu (18/9/2019). 

Mengenai hal tersebut, Yasin mengatakan, alasannya tidak lain agar proses pemberantasan korupsi dapat dengan cepet ditindaklanjuti. Jika KPK harus menunggu izin persetujuan dari petinggi negara lainnya, maka akan menghambat kinerja KPK.

“Kalau OTT mau izin dulu gimana? izinnya bertumpuk yaitu berjenjang izin ke Dewan pengawas (DP), izin juga ke Presiden. Kalau yang ditangani adalah pejabat, saya kira menghambat,” jelasnya.

Padahal, menurut Yasin, KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi yang ia maksud sebagai tindak pidana luar biasa maka capa penindakan hukumnya pun harus luar biasa.

“Cara-cara yang khusus untuk lembaga, yang katakanlah KPK, ini harus dengan cara-cara yang luar biasa,” tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00