• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

DPR Bantah Tak Undang KPK untuk Bahas Revisi UU

18 September
02:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) membantah tidak pernah sekalipun mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifah menegaskan, pihaknya pernah mengundang KPK untuk ikut membahas undang-undang yang baru saja disahkan dalam paripurna DPR RI itu.

"Sebetulnya dalam RDPU pernah diundang, KPK. Namun pada saat ...," kata Ledia tanpa melanjutkan pernyataannya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Selasa (17/9/2019).

Yang pasti, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembahasan revisi undang-undang itu bukanlah seumur jagung. Melainkan sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Pembahasannya pun sudah berlangsung berulang kali.

"Jadi gini. Inikan (pembahasan revisi UU KPK) sudah cukup lama ya pembahasan, tapi yang kemudian yang terakhir ini baru ada surat dari presidennya (surpres)," tegasnya.

Surpres itu kata dia, diamanatkan Presiden kepada wakil pemerintah yang ditunjuk. Pada pembahasan terakhir, Presiden mengamanatkannya kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Kebetulan ternyata Presiden tidak mengamatkan KPK sebagai pihak yang ikut membahas," imbuhnya.

Meski tak diamanatkan Presiden untuk mewakili pemerintah dalam membahas revisi UU KPK, ditekankannya, sesuai kewenangannya, bukan tidak mungkin Menkumham mengajak Pimpinan KPK sebagai nara sumber.

"Tapi kan itu kebijakannya, kebijakan ada di pemerintah," pungkasnya. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00