• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Peneliti: Secara Formil, Persyaratan Pembuatan UU KPK Cacat!

18 September
01:28 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) yang telah disahkan oleh paripurna DPR RI dinilai sebagai penyimpangan atau anomali sejarah. Secara formil pun, persyaratan pembuatan undang-undang itupun dinilai cacat.

Peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Heru Sudjatmiko menegaskan itu menanggapi pengakuan Ketua KPK, Agus Raharjo yang menyatakan pihaknya sama sekali tidak diajak dalam pembahasan undang-undang tersebut.

"Saya pikir ini menjadi suatu proses anomali sejarah ya," tegasnya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (18/9/2019).

Apalagi, lanjut dia, pembahasan undang-undang tersebut juga diluar kewajaran. Yakni hanya dikebut dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu bulan dan tanpa mendengarkan masukan masyarakat.

"Pasal-pasal yang ada di dalam RUU pun ga pernah dibahas dengan beberapa pihak, salah satu pihaknya adalah KPK sendiri. Sudah beberapa kali misalnya berani menyampaikan bahwa, bersurat ke presiden bahkan bersurat ke DPR, hari inipun surat tidak dikirimkan untuk kemudian pengen melihat RUU itu seperti apa sih," jelasnya.

Jadinya, tambahnya, yang dikomentari oleh pimpinan KPK, penggiat anti korupsi, para guru besar hukum dan masyarakat selama ini, misalkan terkait dewan pengawas, SP3 dan sebagainya hanya berdasarkan rumor yang beredar.

"Karena memang DIM nya juga ga terbuka, proses RUU juga ga terbuka, tidak ada di Prolegnas. Jadi kalau dibilang ini masyarakat sipil, secara formil, persyaratan pembuatan undang-undang ini sudah cacat," pungkasnya. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00