• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Aksi Teatrikal Pemakaman KPK di Gedung KPK

17 September
21:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Hari ini sejumlah elemen masyarakat dan pegawai KPK menggelar aksi teatrikal Pemakaman KPK di lobby gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menanggapi disahkannya Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR dan Pemerintah.

Aksi ini dimulai dengan elemen masyarakat dan pegawai KPK yang berjalan keluar dari dalam gedung KPK secara bergiliran dengan membawa bendera kuning.

Setelah itu aksi dilanjutkan dengan prosesi pemakan dengan cara sejumlah pegawai KPK, membawa replika berbentuk kuburan yang mengartikan matinya KPK, dan ditaruh di lobby KPK. Disekitar replika tersebut pun dilingkari oleh lilin dan terdapat juga karangan bunga.

Selanjutnya elemen masyarakat dan pegawai KPK dengan diiringi  lagu yang berjudul Bunga dan Tembok yang dibawakan oleh Cholil Efek Rumah Kaca, secara bergantian menaburkan bunga di atas replika kuburan tersebut. 

Lampupun dimatikan dan dilanjutkan dengan penembakan laser kepada logo KPK, yang diartikan KPK Mati diserang dari berbagai arah.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati menyatakan jika aksi teatrikal ini menandakan matinya KPK setelah disahkannya RUU KPK. 

Menurutnya, seharusnya Presiden dan DPR menjadi pihak yang mengutamakan pemberantasan korupsi diatas segalanya. Namun kenyataanya, Asfina menyebut jika terjadi persengkokolan antara Pemerintah DPR tentang pembahasan RUU KPK.

"Dimatikannya KPK oleh DPR bersama dengan Presiden setelah KPK menjalankan tugasnya dari tahun 2002, dan kenapa simbolisasi ini dibuat karena seharusnya DPR dan Presiden lah yang mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segala-galanya dan hal itu ada di berbagai dokumen negara, mulai dari ketetapan MPR undang-undang tidak sedikit banyak sekali. Sehingga tidak perlu kita sebut yang sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama. Tapi yang kita saksikan adalah persekongkolan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang KPK, setelah sebelumnya menaruh orang-orang bermasalah orang-orang yang memiliki rekam jejak untuk mematikan pembatasan korupsi." kata Asfina Selasa (17/9/2019).

Senada dengan Asfinawati, Arif Maulana selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menyebut apa yang dilakukan Pemerintah dan DPR adalah bentuk penghianatan atas amanat reformasi. Menurutnya, amanat reformasi telah memberikan pesan kepada para penguasa untuk memberantas korupsi. Namun bukan penguatan yang didapatkan KPK, tapi pelemahan yang justru mematikan lembaga KPK.

"Hari ini kita semuanya berduka, kita kehilangan harapan kita untuk Indonesia bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dan saya ingin katakan bahwa, kita harus terus menjaga harapan, kita semuanya harus ingat bahwa hari ini presiden, pemerintah Republik Indonesia, DPR telah menghianati amanat reformasi. Amanat reformasi memberikan pesan kepada para penguasa untuk memberantas korupsi kolusi nepotisme. Bukannya penguatan kepada KPK tapi yang terjadi hari ini KPK dibunuh, dengan berbagai aturan yang melemahkan yang menghapus berbagai kewenangan penting," kata Arif.

Seperti yang diketahui, ditengah pro-kontra yang terjadi terkait RUU KPK, hari ini DPR dan Pemerintah telah mensahkan Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa poin yang telah disepakati DPR dan Pemerintah dalam RUU KPK yang telah disahkan.

Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Banyak kalangan masyarakat dan bahkan KPK sendiri menganggap beberapa poin RUU KPK yang disahkan, justru melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Terlebih dalam pembahasan RUU KPK, KPK sebagai lembaga terkait tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00