• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

RUU KPK Disahkan, Peneliti Sebut Bentuk Pengabaian Partisipasi Masyarakat

17 September
19:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : DPR dan Presiden baru mengesahkan revisi UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019).

Peneliti dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi, menilai bahwa pengesahan revisi UU KPK menabrak sejumlah ketentuan hingga menjadi cacat formil.

"Besar kemungkinan akan menjadikan proses revisi UU KPK ini menjadi cacat formil," ujar Ferdian dalam keterangan yang diterima RRI, Selasa (17/9/2019).

Ferdian menjelaskan partisipasi yang muncul dari publik melalui berbagai saluran, tidak dijadikan bahan masukan oleh Presiden dan DPR dalam pembahasan draft perubahan UU KPK.

"Proses masuknya revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR hingga pembahasan bersama DPR dan Presiden secara nyata telah mengabaikan partisipasi masyarakat," jelasnya. 

Padahal, katanya, prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana rumusan di Pasal 5 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya harus ada "keterbukaan". 

"Partisipasi masyarakat ini sebagai ajang 'konsultasi publik' sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," tegasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00